DJP Perketat Perlindungan Data Wajib Pajak dalam Penggunaan AI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkuat pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk administrasi perpajakan dengan tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan komitmen tersebut di Jakarta, Selasa (13/10/2026), dalam konferensi pers forum kerja sama administrasi perpajakan negara-negara anggota Belt and Road Initiative, dilansir dari Nasional.

Menurut Bimo, pengembangan teknologi AI dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempertajam analisis data, dan memperkuat kemampuan administrasi perpajakan. Namun, penerapannya harus memperhatikan perlindungan informasi wajib pajak agar data tersebut tidak digunakan secara sembarangan.

Bimo menegaskan bahwa DJP tidak akan langsung memanfaatkan teknologi AI yang tersedia secara terbuka untuk memproses data perpajakan. Otoritas pajak akan mengembangkan kapasitas teknologinya sendiri sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara yang lebih maju dalam bidang tersebut.

Dalam menjelaskan pentingnya perlindungan informasi, Bimo menyatakan bahwa kerahasiaan data wajib pajak menjadi perhatian utama DJP.

"Persoalan kerahasiaan wajib pajak tentu menjadi isu utama yang harus kita jaga," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan teknologi untuk kebutuhan perpajakan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan keamanan informasi. Karena itu, DJP akan mengutamakan penguatan kemampuan internal dalam mengembangkan sistem AI.

"Kami tidak akan sembarangan mengambil teknologi AI dari sumber terbuka untuk digunakan dalam administrasi perpajakan," kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Selain mengembangkan kemampuan sendiri, DJP berencana menjalin kerja sama erat dengan administrasi perpajakan negara-negara yang lebih maju. China menjadi salah satu negara yang disebut Bimo sebagai mitra potensial dalam pengembangan teknologi tersebut.

Bimo juga memastikan bahwa perlindungan informasi wajib pajak akan ditangani secara serius dalam proses pengembangan dan pemanfaatan AI. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan komitmen DJP dalam menjaga kerahasiaan data yang dikelola otoritas pajak.

"Saya dapat memastikan kepada para wajib pajak bahwa kami akan menangani persoalan ini dengan sangat serius untuk benar-benar melindungi kerahasiaan data wajib pajak," tegas Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM), Huang Suhua, menyampaikan bahwa organisasinya mendorong penguatan kapasitas teknologi untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan mobilisasi penerimaan negara.

Menurut Huang, pemanfaatan teknologi mutakhir perlu diimbangi dengan pengembangan keahlian teknis. BRITACOM juga memiliki sejumlah kelompok kerja yang meneliti berbagai kebutuhan administrasi perpajakan untuk mendukung peningkatan kapasitas negara anggotanya.

Huang menyebut pembentukan kelompok kerja khusus sebagai salah satu kemungkinan untuk memperdalam kajian pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan penerimaan negara.

"Mungkin kita dapat membantu kelompok kerja khusus yang berfokus pada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk membantu negara-negara berkembang memobilisasi penerimaan negara dan kepentingan masyarakat," kata Huang Suhua, Sekretaris Eksekutif BRITACOM.