DJP Kembangkan AI untuk Pantau Perubahan Kekayaan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memantau perubahan kekayaan wajib pajak bernilai tinggi. Dalam acara The 7th BRITACOF pada Selasa (13/10/2026), Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menjelaskan pengembangan dasbor yang mengintegrasikan data individu, keluarga, perusahaan, dan aset untuk membantu pengawasan perpajakan, dilansir dari Nasional.

Sistem tersebut dirancang untuk memetakan struktur kepemilikan kekayaan secara menyeluruh, termasuk hubungan antarentitas yang berkaitan dengan wajib pajak. Menurut Nurkholisoh, pendekatan ini diperlukan karena aset dan kepemilikan bisnis dapat tersebar di berbagai perusahaan serta mengalami perubahan dalam waktu singkat.

Nurkholisoh menjelaskan bahwa dasbor yang sedang dikembangkan akan menyatukan informasi mengenai individu dan berbagai entitas yang terhubung dengannya.

"Kami sedang mengembangkan sebuah dasbor yang menampilkan individu tersebut, keluarganya, perusahaan-perusahaannya, aset yang dimiliki, serta hubungan di antara seluruh entitas tersebut," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Integrasi informasi tersebut ditujukan untuk membantu petugas pajak memperoleh gambaran mengenai hubungan kepemilikan aset dan perusahaan. Pemetaan ini juga menjadi bagian dari upaya memahami perkembangan kekayaan wajib pajak bernilai tinggi.

Menurut Nurkholisoh, perubahan aset yang cepat menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi potensi risiko perpajakan.

"Kekayaan mereka tersebar di berbagai perusahaan dan aset serta dapat berubah dengan cepat," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Untuk mempercepat pemantauan, DJP tengah menyelesaikan fitur AI yang dapat membaca pemberitaan dan keterbukaan informasi perusahaan. Fitur tersebut akan digunakan untuk menelusuri informasi mengenai individu yang menjadi sasaran pemantauan beserta perusahaan-perusahaan terkait.

Nurkholisoh menyebut pengembangan ini ditujukan agar petugas pajak dapat mengetahui perubahan kekayaan lebih cepat dibandingkan pemantauan yang hanya mengandalkan informasi tahunan.

"Dalam waktu dekat, petugas pajak kami akan dapat melihat perubahan kekayaan ketika perubahan tersebut terjadi, bukan setahun kemudian atau dua tahun kemudian," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Sistem tersebut juga dirancang untuk mendeteksi aksi korporasi, termasuk merger, akuisisi, dan penjualan saham. Informasi dari transaksi tersebut akan digunakan untuk memperbarui nilai kepemilikan saham dalam dasbor pemantauan, sehingga perubahan struktur kepemilikan dapat tercatat dalam sistem.