DJP Pantau Sektor Usaha untuk Dinamisasi Angsuran PPh 25

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memetakan sejumlah sektor usaha yang menunjukkan pertumbuhan kuat hingga September 2026 untuk menjadi dasar penyesuaian angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Langkah ini mencakup perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa perkembangan kinerja sektor-sektor tersebut menjadi acuan otoritas pajak dalam mempertimbangkan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Jumat (9/10).

Bimo menegaskan bahwa pertumbuhan usaha hingga September 2026 menjadi dasar penilaian DJP dalam menentukan sektor yang perlu dicermati untuk kebijakan tersebut.

"Terkait dengan dinamisasi, tentu kita akan melihat sektor-sektor yang memang bertumbuh cukup kuat sampai dengan September 2026 sebagai dasar acuan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Dalam sektor perdagangan, DJP memberi perhatian khusus pada aktivitas perdagangan daring dan perdagangan bahan bakar minyak (BBM). Kedua bidang tersebut termasuk dalam pemetaan perkembangan usaha yang menjadi perhatian otoritas pajak.

Pada industri pengolahan atau manufaktur, DJP mencermati industri logam dasar dan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sementara itu, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) juga masuk dalam cakupan pemantauan.

Untuk sektor jasa perusahaan, konsultasi manajemen menjadi salah satu bidang yang diperhatikan. DJP juga menyoroti perkembangan penerimaan yang berkaitan dengan transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta real estat.

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Besarannya dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penyesuaian angsuran dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan apabila kondisi wajib pajak memenuhi persyaratan. Dinamisasi tersebut dimaksudkan agar pembayaran pajak selama tahun berjalan dapat menyesuaikan perkembangan kondisi usaha dan perkiraan kewajiban pajak.