DJP Evaluasi Restitusi Pajak Usai Audit Investigasi BPKP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperbaiki pengelolaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan langkah tersebut di Hotel Mulia, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Jumat (16/10/2026), dengan fokus pada evaluasi restitusi dipercepat dan pengujian kelayakan wajib pajak. Bimo menjelaskan bahwa hasil audit menjadi bahan evaluasi mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

DJP akan memperkuat pemeriksaan terhadap permohonan restitusi agar fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan. "Audit investigasi BPKP yang sudah dilakukan bertujuan memperbaiki manajemen pengembalian pendahuluan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Dalam proses evaluasi, DJP akan mempertimbangkan profil risiko setiap wajib pajak serta perubahan risiko pada sektor usaha masing-masing. Menurut Bimo, kategori risiko yang sebelumnya rendah dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi bisnis, sehingga pengujian perlu disesuaikan dengan situasi terkini.

DJP juga meninjau kembali kebijakan perpajakan yang telah berjalan selama lima hingga 10 tahun. Bimo menjelaskan bahwa evaluasi semacam itu merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan sektor usaha, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan perkembangan sistem administrasi perpajakan. Untuk mendukung pengawasan, DJP menggunakan sistem Coretax dan mekanisme Compliance Risk Management (CRM). Kedua instrumen tersebut membantu pengelolaan administrasi perpajakan dan pemetaan risiko wajib pajak dalam proses pengawasan serta pelayanan.

Permintaan audit restitusi sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya pada awal April 2026. Purbaya meminta BPKP memeriksa pengembalian pajak untuk periode 2016–2025 guna memastikan tidak terdapat kesalahan penghitungan ataupun penyimpangan dalam proses restitusi. Permintaan tersebut muncul setelah nilai restitusi pajak sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp361,2 triliun. Besarnya pengembalian itu menjadi perhatian pemerintah karena memengaruhi penerimaan pajak neto.

Purbaya juga menyoroti restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri batu bara. Ia menyebut beban restitusi bersih di sektor tersebut mencapai sekitar Rp25 triliun dan meminta agar persoalan itu ditelusuri lebih lanjut.