Ekonom Nilai Diskon Transportasi Nataru Belum Dongkrak Daya Beli

Diskon tiket transportasi untuk libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diperkirakan belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan pemerintah tersebut lebih berfungsi mengurangi biaya perjalanan dan menjaga aktivitas ekonomi selama musim liburan. Penilaian ini dilansir dari Nasional, Rabu (21/10).

Pemerintah menyiapkan potongan harga tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30%, penyeberangan ASDP hingga 100%, serta tiket pesawat kelas ekonomi domestik sekitar 17% sampai 18%. Anggaran diskon pesawat mencapai sekitar Rp 200 miliar dengan target 3,7 juta pengguna, sedangkan moda transportasi lainnya memperoleh sekitar Rp 161,4 miliar untuk 2,87 juta penumpang.

Menurut Yusuf, besaran anggaran tersebut relatif kecil dibandingkan produk domestik bruto (PDB) satu kuartal yang mencapai sekitar Rp 6.552 triliun. Dampak langsung stimulus terhadap konsumsi nasional karena itu diperkirakan terbatas, terlebih sebagian masyarakat tetap akan bepergian meskipun tidak memperoleh potongan harga.

Yusuf menjelaskan bahwa manfaat utama kebijakan tersebut terletak pada pengurangan pengeluaran perjalanan bagi masyarakat yang sudah merencanakan liburan.

"Manfaatnya lebih terbatas pada pengurangan biaya perjalanan bagi masyarakat yang memang sudah merencanakan bepergian," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE.

Keterbatasan kapasitas transportasi pada masa puncak liburan juga menjadi tantangan. Ketika kursi dan layanan penyeberangan telah terisi penuh, diskon belum tentu menghasilkan tambahan perjalanan dalam jumlah besar.

Dari sisi penerima manfaat, diskon pesawat dinilai cenderung lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas. Sementara itu, potongan harga kereta api, kapal laut, dan penyeberangan dinilai relatif lebih menjangkau kelompok menengah bawah.

Yusuf menilai kemampuan belanja rumah tangga lebih ditentukan oleh pendapatan riil, ketersediaan lapangan kerja, dan perkembangan harga kebutuhan pokok. Tekanan nilai tukar rupiah serta pelemahan pasar saham juga berpotensi memengaruhi daya beli dan persepsi kekayaan masyarakat.

Meski pengaruh langsung terhadap daya beli terbatas, peningkatan belanja wisatawan di daerah tujuan berpotensi memberikan manfaat ekonomi lanjutan. Pengeluaran untuk hotel, restoran, kuliner, oleh-oleh, dan transportasi lokal dapat menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor pariwisata.

Data yang disampaikan Yusuf menunjukkan konsumsi restoran dan hotel tumbuh 6,47% pada kuartal II 2026, didukung momentum libur sekolah dan hari raya. Namun, kontribusi stimulus transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya sekitar seperseratus poin persentase.

Kebijakan tersebut dinilai lebih berfungsi menahan perlambatan konsumsi pada kuartal IV 2026 daripada menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi. Yusuf menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang turun dari 5,52% pada kuartal I 2026 menjadi 5,06% pada kuartal II 2026.

Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,61% menjadi 5,29%. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut dan tekanan pasar keuangan pada paruh kedua tahun ini, Yusuf memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tumbuh sekitar 5% hingga 5,2%.

Yusuf juga menilai stimulus musiman berisiko hanya menggeser waktu konsumsi, bukan menciptakan permintaan baru. Untuk menjaga daya beli, ia menilai bantuan tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, pengendalian harga pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja formal lebih relevan.

Menurut Yusuf, manfaat diskon transportasi juga berpotensi meningkat apabila sebagian insentif diberikan di luar musim puncak perjalanan. Kebijakan tersebut dapat mendorong perjalanan baru, meningkatkan keterisian transportasi saat permintaan rendah, dan menyebarkan aktivitas ekonomi pariwisata secara lebih merata sepanjang tahun.