DEN Kaji Aturan Korupsi untuk Dorong Investasi Dana Pensiun

Kepastian hukum dalam keputusan investasi menjadi perhatian industri dana pensiun setelah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penyempurnaan pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Dilansir dari Keuangan, kejelasan aturan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan keyakinan pengelola dana dalam mengambil keputusan investasi, termasuk di pasar saham. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Tondy Suradiredja, menilai usulan itu perlu dipelajari oleh industri dana pensiun.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah perlunya pemisahan yang tegas antara kerugian akibat risiko bisnis yang normal dan kerugian yang muncul karena penyalahgunaan. Menurut Tondy, penilaian terhadap perkara korupsi perlu mempertimbangkan unsur kesalahan dan tindakan yang melanggar hukum, sehingga kerugian dalam aktivitas bisnis tidak serta-merta diperlakukan sama dengan kerugian akibat penyimpangan yang disengaja.

“Korupsi pada dasarnya adalah penyimpangan dengan niat jahat, dan hukum pidana menuntut adanya perbuatan melawan hukum serta kesalahan pelaku. Karena itu, kerugian dari risiko bisnis yang wajar perlu dibedakan dari kerugian akibat penyalahgunaan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (23/10/2026).

Rekomendasi DEN sebelumnya mencakup penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). DEN menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP tetap dipertahankan, demikian pula pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara. Bagi industri dana pensiun, kepastian mengenai batas antara risiko usaha yang wajar dan penyalahgunaan dapat mendukung kepercayaan dalam pengelolaan investasi. Meski demikian, perubahan kepercayaan tersebut tidak otomatis mendorong pergerakan pasar saham dalam waktu singkat.

Tondy menjelaskan bahwa arus modal asing turut dipengaruhi kondisi global, termasuk tingkat suku bunga dan nilai tukar. Karena itu, kejelasan hukum merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi iklim investasi, tetapi bukan satu-satunya penentu pergerakan dana di pasar modal. Dalam situasi ketika investor asing menarik dananya atau mengalami arus dana keluar (outflow), dana pensiun berpotensi membantu menyerap sebagian aliran dana tersebut. Namun, kapasitas industri ini memiliki batas karena keputusan investasi harus tetap mengutamakan kepentingan peserta.

“Kami berinvestasi untuk kepentingan peserta dan harus tunduk pada prinsip kehati-hatian,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (23/10/2026).

Peluang investasi saham dan batas penempatan

Peningkatan alokasi dana pensiun pada saham tetap terbuka apabila pengelola memiliki keyakinan bahwa keputusan yang diambil dengan itikad baik dan mengikuti prosedur tidak otomatis berujung pada pemidanaan. Meski demikian, peluang tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan pengelolaan dana.

Besaran investasi saham ditentukan dengan mempertimbangkan profil risiko peserta, keadaan pasar, serta kebutuhan likuiditas setiap dana pensiun. Dengan demikian, kepastian hukum dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan evaluasi risiko investasi. Dari aspek regulasi, ruang penempatan dana pada saham telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, investasi pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan surat berharga negara (SBN) tidak memiliki batas penempatan sebagaimana yang berlaku untuk sejumlah instrumen lainnya. Adapun penempatan pada deposito, obligasi korporasi, reksa dana, serta tanah dan bangunan dibatasi maksimal 20% per pihak. Ketentuan untuk penyertaan langsung menetapkan batas maksimal 10% per pihak dan 15% dari total investasi.

Untuk obligasi daerah, batas penempatannya ditetapkan maksimal 10% per emiten dan 20% dari total investasi. Perbedaan batas tersebut menunjukkan bahwa setiap instrumen investasi memiliki ketentuan penempatan yang perlu diperhatikan oleh pengelola dana pensiun.

Tondy menilai peningkatan investasi saham tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pelonggaran batas penempatan. Keputusan akhirnya tetap mengikuti kebijakan investasi masing-masing dana pensiun, sedangkan untuk DPLK, pilihan investasi juga disesuaikan dengan paket yang tersedia bagi peserta.