Demokrat Siapkan Penyelidikan Kontrak Pemerintah Elon Musk

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat berpotensi membawa konsekuensi besar bagi Elon Musk. Pengusaha pemilik Tesla dan SpaceX tersebut menghadapi kemungkinan penyelidikan terkait kontrak pemerintah bernilai miliaran dolar serta keterlibatannya dalam Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), dilansir dari Detik iNET.

Perhatian anggota parlemen Demokrat tertuju pada hubungan bisnis Musk dengan pemerintah Presiden Donald Trump. Mereka ingin memastikan apakah kedekatan dan pengaruhnya di lingkungan pemerintahan dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaannya.

Selain persoalan kontrak, penyelidikan juga diperkirakan mencakup penggunaan uang pajak, akses terhadap data pemerintah, serta keterlibatan lembaga publik dalam aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan bisnis Musk.

Kontrak miliaran dolar menjadi perhatian Demokrat

Selama empat bulan memimpin DOGE, perusahaan-perusahaan milik Musk memperoleh kontrak pemerintah Amerika Serikat dengan nilai mencapai USD 6,3 miliar. Setelah periode tersebut, tambahan kontrak yang diterimanya dari pemerintah tercatat setidaknya USD 10 miliar.

Besarnya nilai kontrak tersebut menjadi salah satu alasan Demokrat ingin memeriksa hubungan antara posisi Musk di pemerintahan dan kepentingan komersial perusahaannya. Mereka mempertanyakan kemungkinan adanya pemanfaatan kewenangan publik untuk mendukung bisnis pribadi.

James Walkinshaw, anggota Kongres dari Partai Demokrat, turut mengkritik tindakan Musk ketika memimpin DOGE. Ia menyoroti pemecatan pegawai negeri serta pengurangan layanan publik yang dilakukan selama masa kepemimpinannya.

Dalam unggahan di X, Walkinshaw menyampaikan kritiknya terhadap tindakan tersebut.

"Elon Musk mengacungkan gergaji mesin di atas panggung dan tertawa sambil memecat pegawai negeri serta memangkas layanan publik yang diandalkan masyarakat Amerika. Kemudian dia berbohong kepada rakyat Amerika tentang efisiensi. Dia harus mempertanggungjawabkannya di bawah sumpah."

Hubungan Musk dengan Rusia dan Ukraina ikut disorot

Persoalan yang berpotensi diperiksa Demokrat tidak hanya berkaitan dengan kontrak domestik. Hubungan Musk dengan sejumlah negara, khususnya Rusia, juga masuk dalam perhatian anggota parlemen Amerika Serikat.

Senator Chris Coons dari Partai Demokrat menyebut relasi Musk dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai salah satu persoalan yang ingin ditanyakan apabila pengusaha tersebut dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Sementara itu, anggota Kongres Mike Levin menyoroti keputusan Musk terkait pembatasan layanan internet satelit Starlink di Ukraina. Tindakan tersebut disebut terjadi beberapa hari setelah Trump melonggarkan sanksi terhadap Rusia.

Starlink dan Starshield, layanan lain yang dikembangkan untuk kebutuhan militer, memiliki peran penting dalam mendukung infrastruktur sipil Ukraina. Keduanya juga digunakan untuk menunjang komunikasi pasukan di garis depan serta aktivitas pengoperasian drone selama perang melawan Rusia.

Levin mempertanyakan besarnya pengaruh Musk terhadap operasional militer sekutu Amerika Serikat dan hubungannya dengan pemerintah Rusia. Kritik tersebut disampaikan melalui unggahannya di X.

"Bagaimana mungkin Musk dapat mengganggu operasi militer sekutu Amerika kapan pun dia mau, mempertahankan jalur komunikasi dengan Kremlin, dan tidak bertanggung jawab sama sekali kepada rakyat Amerika atau pemerintah AS?"

Dana politik Musk ikut terdampak hasil pemilu sela

Selain menghadapi kemungkinan pemeriksaan parlemen, Musk juga mengalami kerugian material akibat kekalahan sejumlah kandidat Partai Republik yang sebelumnya mendapatkan dukungannya dalam pemilu sela.

Berdasarkan data OpenSecrets, sumbangan politik Musk kepada kandidat Partai Republik, komite aksi politik (PAC), serta berbagai kelompok lainnya tercatat melampaui USD 445 juta.

Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan skala dukungan finansial Musk terhadap kelompok politik Partai Republik. Kekalahan sejumlah kandidat yang didukungnya menjadi salah satu konsekuensi politik dari hasil pemilu sela Amerika Serikat.