Demokrat Buka Aspirasi Penggugat Pemakzulan Gibran

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (11/10/2026). Demokrat menyatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar munculnya wacana tersebut.

Menurut Herman, Partai Demokrat menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang diajukan terhadap syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

"Kami menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini kami monitor perkembangan atas keputusan MK tersebut, dan tentu konsolidasi ke dalam apa langkah-langkah yang tepat untuk bangsa dan rakyat," kata Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Herman menyebut Demokrat juga terbuka menerima penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait isu tersebut.

"Partai Demokrat terbuka bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Partai Demokrat terbuka untuk siapa pun," kata Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Wacana pemakzulan mencuat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat pendaftaran calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Para penggugat berencana melakukan audiensi dengan lembaga legislatif dan partai politik.

Denny Indrayana menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu audiensi kepada DPR, MPR, dan telah berkomunikasi dengan pimpinan DPD.

"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD," kata Denny Indrayana.

Denny menyatakan pihaknya ingin mengetahui posisi lembaga legislatif dan partai politik terkait usulan pemakzulan Gibran.

"Ingat, pemakzulan itu ada di DPR, MK, kembali ke DPR sebelum ke MPR, dan MPR itu selain unsur DPR ada unsur DPD. Jadi kita juga ingin melihat bagaimana posisi DPD. Kalau DPR, kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu, kita juga akan datang ke partai-partai," kata Denny Indrayana.

Kuasa hukum Denny Indrayana, Refly Harun, menjelaskan alasan pihaknya mendatangi DPR karena lembaga tersebut memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan proses pemakzulan.

"Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama," kata Refly Harun.