Danantara Batasi Ajudan dan Patwal untuk Pejabat BUMN

Danantara menerapkan pembatasan penggunaan ajudan dan pengawalan patroli (patwal) bagi jajaran manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Senin (26/10/2026). Kebijakan yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria ini bertujuan mendorong profesionalisme dan mengurangi penggunaan fasilitas jabatan secara berlebihan. Dony menjelaskan, aturan tersebut mencakup fasilitas yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh manajemen BUMN.

Pengaturan juga meliputi ketentuan perjalanan udara, penggunaan ajudan, serta pengawalan patroli. Dalam keterangannya di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Dony menyebut pembatasan itu telah diberlakukan sebagai bagian dari perubahan tata kelola dan budaya kerja perusahaan milik negara.

“Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan patwal-patwal. Kan kita sudah mengeluarkan larangan, tidak boleh lagi pakai itu, karena pada dasarnya kita ini pegawai pemerintah, bukan satu posisi yang harus dibangga-banggakan dan dinikmati dengan berlebihan,” ujar Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Ia menempatkan kebijakan pembatasan fasilitas sebagai bagian dari upaya membentuk manajemen yang lebih profesional. Menurut Dony, aturan tersebut menjelaskan secara tegas fasilitas yang dapat digunakan oleh para pejabat BUMN. “Sekarang kalau teman-teman mungkin tidak menyadari, kita mengeluarkan, saya mengeluarkan itu aturan mana yang boleh, mana yang nggak, termasuk juga penerbangan yang harus seperti apa, sampai kepada ajudan, sampai kepada patwal. Ini kita maunya seluruh manajemen BUMN itu nanti ya betul-betul profesional,” tutur Dony.

Selain pembatasan fasilitas, Danantara menjalankan transformasi BUMN secara bertahap. Dony menjelaskan, fokus pembenahan pada tahun ini mencakup konsolidasi dan restrukturisasi perusahaan untuk menyederhanakan jumlah entitas BUMN. Setelah proses tersebut berjalan, Danantara berencana melanjutkan transformasi pada 2027 dengan menitikberatkan pembenahan sumber daya manusia (SDM) dan budaya perusahaan. Perubahan itu diarahkan pada pembentukan budaya kerja baru di lingkungan BUMN.

“Tahun depan itu mulai kita masuk kepada people dan corporate culture. Jadi, kalau perusahaannya sudah jadi sedikit nanti kita mulai melakukan corporate culture yang baru,” kata Dony.