Danantara Larang Pejabat BUMN Pakai Kendaraan Dinas untuk Keluarga

Penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas perusahaan oleh keluarga pejabat badan usaha milik negara (BUMN) dibatasi melalui aturan yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ketentuan ini berlaku bagi direksi dan dewan komisaris untuk menjaga profesionalisme serta memastikan fasilitas perusahaan digunakan bagi kepentingan operasional dan bisnis, dilansir dari Detik Oto.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris. Pada poin lima, surat edaran itu mengatur penggunaan kendaraan dinas, fasilitas perjalanan, penginapan, dan fasilitas perusahaan lainnya.

Aturan tersebut secara khusus membatasi penggunaan fasilitas oleh anggota keluarga apabila menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung perusahaan. Ketentuan ini menempatkan kepentingan operasional dan bisnis sebagai dasar pemanfaatan fasilitas BUMN.

Surat edaran itu menyatakan, "Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas, fasilitas perjalanan, penginapan dan/atau fasilitas lainnya dari perusahaan untuk anggota keluarga apabila terdapat biaya tambahan atas penggunaan fasilitas tersebut yang dibebankan kepada perusahaan," demikian bunyi surat tersebut.

Selain mengatur fasilitas untuk keluarga, Danantara membatasi penggunaan layanan protokoler, patroli, dan pengawalan jalan oleh direksi serta dewan komisaris. Fasilitas tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan di luar operasional, sedangkan penggunaan untuk kegiatan operasional harian masih diperbolehkan secara terbatas.

Surat edaran itu juga menegaskan ketentuan mengenai penggunaan pengawalan jalan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, "Penggunaan patroli dan pengawalan jalan wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan," demikian keterangan dalam surat edaran.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pembatasan fasilitas merupakan bagian dari upaya mendorong profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Ia menilai jabatan di perusahaan milik negara tidak semestinya menjadi alasan untuk menikmati fasilitas secara berlebihan.

Dony menyampaikan, "Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan patwal-patwal. Kan kita sudah mengeluarkan larangan, tidak boleh lagi pakai itu, karena pada dasarnya kita ini pegawai pemerintah, bukan satu posisi yang harus dibangga-banggakan dan dinikmati dengan berlebihan," kata Dony, dikutip Detik Oto.

Menurut Dony, pembatasan penggunaan pengawalan dan fasilitas pendukung tersebut merupakan bagian dari perubahan budaya kerja di lingkungan perusahaan pelat merah. Kebijakan itu diarahkan agar penggunaan fasilitas perusahaan tetap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.