DAAD Jelaskan Kebijakan Biaya Kuliah di Jerman

Kebijakan kuliah tanpa uang kuliah di Jerman masih memiliki sejumlah pengecualian, terutama di wilayah dan universitas tertentu. President of the German Academic Exchange Service (DAAD), Prof Dr Joybrato Mukherjee, menjelaskan ketentuan tersebut dalam acara kerja sama akademik dan ilmiah Jerman-Indonesia di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Jumat (23/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Joybrato menyebutkan bahwa sebagian negara bagian menerapkan biaya kuliah dalam jumlah moderat. Sejumlah perguruan tinggi juga menetapkan biaya secara mandiri melalui kebijakan institusi masing-masing.

Ia mencontohkan Technical University of Munich sebagai salah satu universitas terkemuka di Jerman yang menerapkan biaya kuliah pada tingkat institusi.

Meski demikian, Joybrato menegaskan bahwa secara umum mahasiswa di Jerman tidak dikenai uang kuliah. Pengecualian tersebut membuat anggapan bahwa seluruh perguruan tinggi di negara itu menawarkan pendidikan tanpa biaya kuliah perlu dipahami secara lebih rinci.

Dalam penjelasannya, Joybrato menyampaikan bahwa sejumlah wilayah dan universitas memiliki kebijakan pembiayaan tersendiri.

"Beberapa negara bagian menerapkan biaya kuliah yang moderat, dan sejumlah universitas menetapkan biaya kuliah di tingkat institusi. Contohnya Technical University of Munich, salah satu universitas terkemuka kami di Jerman," ujar Joybrato Mukherjee, President of the German Academic Exchange Service (DAAD).

Ia kemudian menjelaskan bahwa pengecualian tersebut tidak mengubah gambaran umum sistem pendidikan tinggi Jerman yang tidak membebankan uang kuliah kepada mahasiswa.

"Tapi Anda benar. Secara umum, tidak ada biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa," tutur Joybrato Mukherjee.

Joybrato juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berangkat dari pandangan masyarakat Jerman mengenai pembiayaan pendidikan tinggi. Menurutnya, pendanaan universitas secara umum menjadi tanggung jawab negara melalui anggaran yang bersumber dari pajak.

Ia menggambarkan adanya kesepakatan luas di masyarakat bahwa akses pendidikan tinggi tidak semestinya bergantung pada kemampuan mahasiswa membayar uang kuliah secara pribadi.

"Di Jerman, terdapat konsensus luas di masyarakat bahwa biaya untuk sistem pendidikan tinggi tidak seharusnya ditanggung oleh mahasiswa secara pribadi, melainkan oleh para pembayar pajak secara umum. Jadi, pendanaannya berasal dari anggaran yang dihimpun dari para pembayar pajak, dari anggaran negara secara umum," jelas Joybrato Mukherjee.

Deputy Head of Mission, Embassy of the Federal Republic of Germany, Oliver Sperling, menilai kebijakan tersebut mencerminkan pilihan politik Jerman dalam menyediakan akses pendidikan. Ia mengaitkan pendekatan itu dengan sejarah dan nilai yang berkembang dalam masyarakatnya.

"Jadi, pada akhirnya, hal ini merupakan cerminan dari betapa Jerman mengutamakan pendidikan gratis serta aksesibilitas menuju universitas dan pendidikan, karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat kita, sejarah kita, dan jalan kita ke depan," kata Oliver Sperling, Deputy Head of Mission, Embassy of the Federal Republic of Germany.

Menurut informasi Times Higher Education yang dikutip dalam laporan tersebut, universitas negeri di Jerman mulai membebaskan uang kuliah pada 2014. Namun, kebijakan itu tidak berlaku seragam bagi seluruh mahasiswa di semua wilayah.

Pada 2017, mahasiswa dari luar Uni Eropa diwajibkan membayar biaya kuliah di sejumlah wilayah Jerman. Wilayah tersebut meliputi Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, dan Ulm.