CORE Indonesia Soroti Risiko Peralihan Bansos ke Tunai

Rencana pemerintah mengubah penyaluran bantuan sosial (bansos) dari barang menjadi transfer tunai perlu mempertimbangkan ketepatan penggunaan bantuan dan dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut laporan Nasional yang mengutip Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, bantuan berupa barang dinilai lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima. Faisal menjelaskan, bantuan dalam bentuk barang dapat memastikan penerima memperoleh kebutuhan dasar, seperti beras dan minyak goreng.

Sebaliknya, penyaluran uang tunai menimbulkan kekhawatiran karena dana bantuan berpotensi digunakan untuk keperluan di luar tujuan program. "Kalau bantuan diberikan secara tunai, ada kekhawatiran penggunaannya di luar peruntukan. Misalnya, bantuan untuk membeli sembako justru digunakan untuk membeli rokok atau kebutuhan lain," ujar Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia.

Selain memastikan pemenuhan kebutuhan pokok, penyaluran bansos berupa barang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM. Dampak tersebut dapat muncul apabila pengadaan barang melibatkan usaha kecil sebagai pemasok, bukan hanya peritel besar.

"Kalau dalam bentuk barang, ada efek berganda yang bisa dirasakan UMKM. Misalnya, barang yang disalurkan bisa berasal dari usaha kecil," kata Mohammad Faisal. Pelibatan usaha kecil dalam rantai pengadaan bansos menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam menentukan skema penyaluran. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan penerima, tetapi juga potensi dampaknya terhadap pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, transfer tunai berpotensi memangkas biaya distribusi karena pemerintah tidak perlu menyalurkan barang secara fisik. Namun, menurut Faisal, besaran penghematan yang dapat diperoleh masih perlu dihitung sebelum pemerintah menentukan pilihan kebijakan. "Kalau dalam bentuk transfer, mungkin tidak ada ongkos distribusi barang. Namun, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya," ungkap Mohammad Faisal.

Pemerintah berencana meluncurkan Perlinsos Digital pada 10 November 2026. Berdasarkan informasi yang dilaporkan dalam sumber berita, uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah menjangkau 514 kabupaten/kota dengan 11,5 juta kartu keluarga (KK) terdaftar.