China Perkuat Dukungan Keluarga untuk Dongkrak Angka Kelahiran

Pemerintah China memperkuat dukungan bagi keluarga untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dan populasi yang mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan pada Jumat (23/10/2026), Dewan Negara China menyerukan penyempurnaan kebijakan pernikahan, kelahiran anak, pengasuhan, dan pendidikan, dilansir dari Internasional berdasarkan laporan Reuters. Menurut laporan Reuters, pemerintah juga berencana mengoptimalkan kebijakan perpajakan, jaminan sosial, dan perumahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung keluarga dalam membesarkan anak.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak, sebagaimana dilaporkan televisi pemerintah China. Data kependudukan menunjukkan populasi China menyusut selama empat tahun berturut-turut hingga 2025. Sejumlah pakar memperingatkan bahwa tren penurunan tersebut berpotensi berlanjut, sementara pencatatan pernikahan pada semester I-2026 turun sekitar 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data resmi.

Penurunan jumlah penduduk dan kelahiran menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan tekanan terhadap sistem jaminan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Situasi tersebut juga berlangsung ketika permintaan konsumsi domestik China masih lemah.

Dalam pertemuan itu, para pejabat China menempatkan kondisi kependudukan sebagai salah satu dasar pembangunan nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan agar dapat mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China telah memperluas dukungan fiskal untuk mendorong kelahiran anak. Kebijakan yang diterapkan mencakup program subsidi pengasuhan anak secara nasional serta pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan prasekolah.

Selain bantuan finansial, pemerintah berupaya membentuk pandangan yang lebih positif terhadap pernikahan dan memiliki anak. Namun, penurunan jumlah pernikahan menjadi tantangan bagi upaya meningkatkan angka kelahiran karena dapat membatasi efektivitas kebijakan tersebut. Dewan Negara China juga menyerukan pemerataan akses terhadap layanan publik dasar. Kebijakan ini berkaitan dengan reformasi sistem registrasi rumah tangga atau hukou yang telah berjalan selama puluhan tahun.

Reformasi hukou bertujuan memperluas akses pekerja migran dari wilayah pedesaan terhadap layanan publik di perkotaan. Perluasan akses tersebut mencakup kesempatan bagi mereka untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri di kota tempat mereka bekerja.