China Desak Israel Hentikan Permukiman di Tepi Barat

China meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel dengan meminta penghentian pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki serta mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui jalur politik. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan desakan tersebut kepada Presiden Israel Isaac Herzog dalam pertemuan di Baku, Azerbaijan, pada 15 Oktober 2026, di sela-sela konferensi CICA.

Kementerian Luar Negeri China menyampaikan bahwa Wang juga meminta pembukaan akses penuh ke Jalur Gaza untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Beijing menilai penyelesaian melalui pembentukan dua negara tetap menjadi pendekatan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Menurut laporan Detik.com yang mengutip Reuters dan Al Jazeera, Wang mengkritik perluasan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan yang disebutnya sebagai pendirian secara paksa. Ia juga menegaskan posisi Beijing mengenai persoalan Palestina.

"Persoalan Palestina adalah ketidakadilan sejarah terbesar abad ini," ujar Wang Yi, Menteri Luar Negeri China.

Dalam keterangan yang disampaikan setelah pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri China menyebut perdamaian dan rekonsiliasi sebagai prinsip penting kebijakan Beijing di Timur Tengah. Wang juga menjelaskan bahwa China memandang penyelesaian melalui pembentukan dua negara sebagai jalan yang tepat.

Presiden Israel Isaac Herzog menyampaikan melalui unggahan di media sosial X bahwa pertemuannya dengan Wang membahas hubungan bilateral dan perkembangan situasi regional.

"Hubungan antarnegara kita dan situasi di Timur Tengah," tulis Herzog dalam keterangannya mengenai agenda pertemuan.

Kantor kepresidenan Israel tidak memberikan komentar ketika dimintai tanggapan mengenai pembahasan Tepi Barat dan persoalan Palestina. Sementara itu, Wang kembali menekankan pendekatan diplomatik yang selama ini dikemukakan Beijing.

"Landasan," demikian istilah yang digunakan Wang untuk menggambarkan posisi perdamaian dan rekonsiliasi dalam kebijakan China di Timur Tengah.

Dalam pernyataan terpisah, Wang juga mengulangi dukungan China terhadap penyelesaian dua negara. Ia menempatkan pembukaan akses kemanusiaan ke Gaza sebagai kebutuhan mendesak untuk mencegah memburuknya penderitaan warga sipil.

"Solusi dua negara," demikian pendekatan yang kembali ditegaskan Wang sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina.

Wang menyebut pembukaan akses penuh ke Gaza sebagai langkah mendesak untuk mencegah meluasnya krisis kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri China menggunakan istilah berikut untuk menggambarkan risiko yang dihadapi wilayah tersebut.

"Bencana," demikian gambaran Wang mengenai ancaman kemanusiaan yang harus dicegah melalui pembukaan akses ke Jalur Gaza.

Dalam pertemuan lain di sela-sela konferensi CICA pada 15 Oktober 2026, Wang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian. Menurut Kementerian Luar Negeri China, pembicaraan tersebut menegaskan kembali hubungan persahabatan kedua pihak dan dukungan Beijing terhadap hak nasional rakyat Palestina.

China menyatakan telah menjalin hubungan dengan Palestina selama puluhan tahun dan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Palestina. Beijing juga menyatakan kesiapan memperkuat kepercayaan strategis dan mempererat hubungan bilateral di tengah ketegangan kawasan.

"China juga akan menyerukan kepada semua negara pencinta perdamaian untuk dengan teguh mendukung 'solusi dua negara' dan bersama-sama mendorong penyelesaian masalah Palestina secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan sesegera mungkin," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri China yang disampaikan dalam laporan ANTARA.

Wang menilai konflik Palestina termasuk persoalan berkepanjangan yang membutuhkan penyelesaian adil agar stabilitas kawasan dapat terwujud. Ia juga menyoroti penderitaan penduduk Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk.

"China dan Palestina adalah sahabat baik dan saudara dekat, serta kedua pihak telah mewarisi persahabatan selama puluhan tahun. Bagaimanapun perubahan situasi internasional, rakyat China selalu berdiri bersama rakyat Palestina dan dengan teguh mendukung perjuangan yang adil rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasionalnya yang sah," kata Wang.

Wang menyatakan dukungan tersebut tetap menjadi komitmen China meskipun keadaan internasional berubah. Ia juga menilai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menambah tantangan bagi upaya penyelesaian persoalan Palestina.

"Masalah Palestina tidak boleh dikesampingkan, dan dunia tidak boleh melupakan dua juta warga Palestina di Gaza yang sedang berjuang di ambang kematian. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen," ujar Wang.

Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian menyampaikan perkembangan situasi di wilayah Palestina dan menekankan perlunya penerapan prinsip keadilan tanpa standar ganda. Ia mengapresiasi dukungan diplomatik China di berbagai forum internasional serta bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza.

"Palestina berterima kasih kepada China atas dukungan kuat yang telah diberikan selama ini kepada rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasionalnya yang sah, atas sikap China yang secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina dalam berbagai forum multilateral internasional, serta atas bantuan tanpa pamrih yang diberikan dalam bidang kemanusiaan di Gaza," kata Varsen.

Varsen menyatakan Palestina ingin memperdalam hubungan bilateral dengan China dan berharap Beijing meningkatkan perannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian dua negara.

Situasi keamanan di Gaza masih memburuk meskipun gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025. ANTARA melaporkan lima warga Palestina, termasuk seorang anak, tewas akibat tembakan tentara Israel pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel sejak gencatan senjata berlaku telah menewaskan 1.488 orang. Jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 mencapai 74.250 orang, sedangkan korban luka tercatat sebanyak 175.278 orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat parah akibat kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan kesehatan, serta kesulitan memperoleh makanan dan kebutuhan pokok. China terus menyerukan dukungan internasional untuk penyelesaian politik dan perlindungan warga sipil.

Di luar persoalan Palestina, Beijing juga berupaya memperluas pengaruh diplomatiknya di Timur Tengah. Presiden China Xi Jinping mengunjungi Kairo pada September 2026 dan membahas keamanan regional bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan kesepakatan menyeluruh. Kementerian Luar Negeri China sebelumnya juga mengecam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Maret 2026 serta meminta penghentian serangan.

Hubungan China dengan Iran berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi Beijing di kawasan. Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China menyebut China sebagai mitra dagang utama Teheran dan memperkirakan Beijing membeli hingga 90 persen minyak Iran.

China dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun pada 2021. Pada saat yang sama, Beijing mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel, Amerika Serikat, serta negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.