Cara Mendapatkan EFIN dengan Mudah Secara Online, Cek Syarat dan Langkahnya

Cara mendapatkan EFIN dengan mudah secara online masih menjadi informasi yang dicari wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi perpajakan tanpa harus bolak-balik ke kantor pajak. Electronic Filing Identification Number (EFIN) merupakan nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung transaksi elektronik pada layanan perpajakan tertentu.

EFIN sebelumnya banyak digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online dan mengakses layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-Filing. Karena itu, wajib pajak perlu memahami persyaratan pengajuan, dokumen yang harus disiapkan, serta cara mengurusnya melalui saluran resmi.

Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan pada 2026. DJP telah menerapkan sistem Coretax untuk administrasi perpajakan sejak Januari 2025. Dengan demikian, kebutuhan EFIN bergantung pada layanan yang akan digunakan. Wajib pajak sebaiknya memastikan prosedur terbaru melalui kanal resmi DJP sebelum mengajukan permohonan.

Apa Itu EFIN Pajak dan Apa Fungsinya?

EFIN adalah singkatan dari Electronic Filing Identification Number, yaitu nomor identitas yang diterbitkan DJP untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik pada layanan perpajakan tertentu.

EFIN sebelumnya menjadi salah satu persyaratan registrasi akun DJP Online, termasuk untuk menggunakan layanan e-Filing. Melalui layanan tersebut, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik tanpa harus menyerahkan laporan secara langsung ke kantor pajak.

Informasi mengenai definisi dan permohonan EFIN dapat ditemukan pada situs resmi DJP melalui halaman Formulir Permohonan EFIN.

Meski demikian, penerapan Coretax membuat wajib pajak perlu membedakan kebutuhan aktivasi akun Coretax dengan permohonan EFIN untuk layanan yang masih menggunakannya.

Cara Mendapatkan EFIN dengan Mudah Secara Online

Salah satu mekanisme yang pernah dipublikasikan DJP adalah pengajuan aktivasi atau cetak ulang EFIN melalui alamat email resmi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akan tetapi, ketersediaan dan prosedur layanan tersebut perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada KPP terkait.

Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk memeriksa dan mengajukan permohonan melalui jalur tersebut.

1. Cari alamat email resmi KPP

Pertama, kunjungi situs resmi DJP untuk menemukan informasi unit kerja dan alamat kontak kantor pajak yang sesuai.

Gunakan halaman berikut:

https://www.pajak.go.id/unit-kerja

Pastikan alamat email yang digunakan benar-benar tercantum pada kanal resmi DJP. Jangan mengirimkan dokumen identitas ke alamat email yang tidak dapat diverifikasi.

2. Unduh formulir permohonan EFIN

Wajib pajak dapat membuka halaman formulir perpajakan DJP melalui tautan berikut:

https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/formulir-permohonan-efin

Unduh formulir permohonan EFIN, lalu baca petunjuk pengisiannya. Pilih jenis permohonan yang sesuai, misalnya aktivasi atau cetak ulang, jika pilihan tersebut relevan dengan kebutuhan.

3. Isi formulir dengan benar

Lengkapi data yang diminta sesuai identitas dan dokumen perpajakan. Pastikan nama, nomor identitas, nomor telepon, serta alamat email ditulis dengan benar.

Periksa kembali seluruh informasi sebelum mengirimkan formulir. Data yang tidak sesuai dapat menghambat proses verifikasi.

4. Siapkan dokumen pendukung

Untuk permohonan wajib pajak orang pribadi, DJP pernah memublikasikan mekanisme pengajuan melalui email yang mencakup data identitas dan swafoto dengan dokumen pendukung.

Dokumen yang mungkin diminta dalam mekanisme tersebut antara lain:

• Formulir permohonan EFIN yang telah diisi.

• Data NPWP dan NIK.

• Foto atau swafoto dengan KTP dan kartu NPWP, sesuai ketentuan yang berlaku.

• Alamat tempat tinggal.

• Alamat email dan nomor telepon aktif.

Persyaratan dapat berbeda menurut jenis permohonan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena itu, konfirmasikan daftar dokumen kepada KPP sebelum mengirimkan data pribadi.

5. Kirim permohonan ke alamat resmi

Setelah persyaratan lengkap, kirimkan permohonan sesuai instruksi KPP. Gunakan subjek email yang diminta petugas dan pastikan seluruh lampiran dapat dibuka.

Simpan bukti pengiriman agar mudah digunakan ketika menanyakan perkembangan permohonan. Jangan menganggap pengajuan telah disetujui hanya karena email berhasil terkirim.

6. Tunggu verifikasi dari petugas pajak

Petugas akan memeriksa permohonan berdasarkan prosedur yang berlaku. Jika belum mendapatkan tanggapan, wajib pajak dapat menghubungi KPP melalui kontak resmi untuk menanyakan status pengajuan.

Jangan mengirimkan permohonan berulang kali tanpa memeriksa status sebelumnya, kecuali memang diminta oleh petugas.

Perlu dicatat, mekanisme pengajuan melalui email tersebut tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya prosedur yang pasti tersedia pada 2026. Pastikan kembali mekanisme yang berlaku sebelum mengikuti langkah-langkah di atas.

Syarat Mendapatkan EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Persyaratan pengajuan EFIN bergantung pada jenis layanan dan ketentuan DJP yang berlaku. Dalam panduan resmi mengenai aktivasi EFIN, DJP mencantumkan beberapa dokumen yang digunakan untuk verifikasi wajib pajak orang pribadi.

Dokumen yang perlu disiapkan untuk dikonfirmasi kepada KPP meliputi:

1. Formulir permohonan aktivasi EFIN yang telah diisi dan ditandatangani.

2. KTP bagi warga negara Indonesia atau dokumen identitas yang sesuai bagi warga negara asing.

3. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

4. Alamat email aktif yang digunakan untuk komunikasi perpajakan.

5. Nomor telepon aktif apabila diminta dalam prosedur permohonan.

Dalam panduan yang dipublikasikan DJP, permohonan aktivasi EFIN bagi wajib pajak orang pribadi dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Panduan tersebut juga menjelaskan prosedur pengajuan melalui KPP atau KP2KP sesuai kewenangannya.

Oleh karena itu, apabila pengajuan online tidak tersedia atau tidak sesuai dengan kebutuhan, wajib pajak sebaiknya mengikuti arahan resmi dari kantor pajak.

Cara Mendapatkan EFIN untuk Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan memiliki prosedur dan dokumen yang berbeda dari wajib pajak orang pribadi. Permohonan perlu disesuaikan dengan status badan usaha, pihak yang mewakili, dan kantor pajak tempat badan tersebut terdaftar.

Dokumen yang perlu dikonfirmasi kepada KPP antara lain:

• Formulir permohonan EFIN.

• NPWP atau SKT atas nama badan.

• Identitas pengurus yang mengajukan permohonan.

• Surat penunjukan atau dokumen yang membuktikan kewenangan pengurus.

• Alamat email aktif badan usaha.

• Dokumen tambahan sesuai ketentuan DJP.

Untuk kantor cabang, persyaratan dapat mencakup dokumen pengangkatan pimpinan cabang serta bukti kewenangan untuk mewakili badan. Karena itu, wajib pajak badan sebaiknya meminta daftar persyaratan khusus dari KPP tempat terdaftar.

Apakah EFIN Masih Dibutuhkan pada 2026?

Pertanyaan ini penting karena sistem administrasi perpajakan Indonesia telah mengalami perubahan.

DJP menjelaskan bahwa Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang melayani berbagai proses, mulai dari registrasi, penyampaian SPT, pembayaran, hingga layanan administrasi digital. Sistem tersebut digunakan untuk layanan perpajakan sejak Januari 2025.

Informasi lengkap mengenai implementasi Coretax dapat diperiksa melalui situs resmi DJP:

https://pajak.go.id/id/coretaxdjp

Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online, DJP menyediakan petunjuk untuk mengakses Coretax, termasuk melalui pengaturan ulang kata sandi. Sementara itu, wajib pajak yang belum memiliki akun DJP Online dapat mengikuti prosedur aktivasi akun wajib pajak di Coretax sesuai petunjuk yang tersedia.

Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu langsung mengajukan EFIN apabila tujuan utamanya hanya untuk mengakses Coretax. Periksa terlebih dahulu layanan yang akan digunakan dan ikuti petunjuk resmi untuk kebutuhan tersebut.

Cara Menghubungi DJP Jika Mengalami Kendala

Apabila mengalami kesulitan saat mengajukan EFIN atau mengakses layanan pajak elektronik, wajib pajak dapat memanfaatkan kanal informasi resmi DJP.

Beberapa pilihan yang dapat digunakan meliputi:

• Situs resmi DJP di https://www.pajak.go.id/.

• Daftar unit kerja dan kontak KPP di https://www.pajak.go.id/unit-kerja.

• Portal Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id/.

• Kring Pajak di nomor 1500200, sebagaimana dicantumkan dalam informasi resmi DJP.

Sampaikan kendala secara jelas, misalnya belum pernah memiliki EFIN, lupa nomor EFIN, ingin mengajukan cetak ulang, atau tidak dapat mengakses akun Coretax. Penjelasan tersebut membantu petugas menentukan prosedur yang sesuai.

Tips Aman Mengurus EFIN dan Administrasi Pajak Online

Saat mengurus administrasi perpajakan secara online, keamanan data pribadi perlu menjadi perhatian utama.

Pertama, gunakan hanya situs dan alamat kontak resmi DJP. Kedua, jangan membagikan kata sandi, kode verifikasi, atau informasi autentikasi kepada pihak yang tidak berwenang. Ketiga, periksa kembali alamat situs sebelum memasukkan data identitas.

Selain itu, simpan dokumen perpajakan di tempat yang aman. Apabila diminta mengirimkan foto KTP, NPWP, atau dokumen lainnya, pastikan permintaan tersebut berasal dari saluran resmi dan sesuai prosedur yang berlaku.

Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data selama proses administrasi perpajakan.

Kesimpulan

Cara mendapatkan EFIN dengan mudah secara online dapat dimulai dengan memeriksa persyaratan dan menghubungi KPP melalui kanal resmi DJP. Pengajuan melalui email pernah tersedia dalam mekanisme yang dipublikasikan DJP, tetapi wajib pajak perlu memastikan apakah prosedur tersebut masih berlaku untuk kebutuhannya pada 2026.

Bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan perpajakan saat ini, penting untuk memahami perbedaan antara EFIN dan aktivasi akun Coretax. Dengan memilih prosedur yang tepat, menyiapkan dokumen sesuai persyaratan, serta menggunakan kanal resmi, proses administrasi pajak dapat dilakukan dengan lebih aman dan terarah.

Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui halaman formulir permohonan EFIN, informasi layanan EFIN, dan panduan implementasi Coretax DJP.