BRIN dan Kementerian PANRB Kembangkan AI untuk Olah Aduan

Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI untuk menghubungkan pengaduan masyarakat dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah tengah dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inisiatif ini ditujukan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan persoalan nyata yang dilaporkan masyarakat, dilansir dari Detikcom.

Melalui model tata kelola data digital tersebut, laporan masyarakat akan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengenali masalah berulang, menyusun langkah mitigasi, dan menentukan prioritas belanja pemerintah. Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti dalam proses pengambilan keputusan.

Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian PANRB Perwita Sari menjelaskan bahwa pengembangan model ini berfokus pada analisis dan pemodelan berbagai data pemerintah agar hasilnya bisa mendukung keputusan yang lebih tepat.

"Intinya adalah kami ingin mencari tahu bagaimana kita bisa melakukan data analitik, modeling dari berbagai data yang seharusnya kita lakukan," ujar Perwita seperti dikutip dari laman BRIN, Kamis (8/10/2026).

Data pengaduan diharapkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga menjadi bahan untuk mengenali persoalan sejak awal. Informasi tersebut nantinya dapat membantu pemerintah menentukan tindakan pencegahan melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah.

"Kami akan mencoba menspesifikkan bagaimana nanti model tata keuangan ini bisa membantu dalam proses perencanaan penganggaran. Menjadi mitigasi awal apa yang harus kita lakukan ketika ada data pengaduan," kata Perwita.

Pengembangan ini juga diharapkan dapat diterapkan dalam skala nasional. Perluasan pemanfaatan data dan AI ditujukan untuk mendukung pembuktian bahwa kebijakan berbasis bukti dapat dijalankan dalam siklus perencanaan serta penganggaran pemerintah.

"Harapannya ini bisa dieskalasi ke level nasional atau bagaimanapun nanti di level perencanaan dan penganggaran untuk bisa membantu juga bagaimana kita membuktikan bahwa evidence-based policy itu bisa kita jalankan," tutur Perwita.

Ratusan Ribu Aplikasi Pemerintah Belum Dimanfaatkan Optimal

Tantangan transformasi digital pemerintah tidak hanya terletak pada penyediaan aplikasi dan layanan daring. Banyaknya sistem yang telah dibangun perlu diimbangi dengan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan, penyusunan anggaran, serta evaluasi hasil kebijakan.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) BRIN Bahtiar Rifai menyebut terdapat sekitar 428.000 aplikasi dan situs layanan publik pemerintah pada 2023. Tingkat pemanfaatannya disebut baru sekitar 30 persen, sedangkan biaya pengembangan dan pemeliharaan mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Menurut Bahtiar, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mengolah informasi yang telah tersedia agar menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Riset ini berupaya mengoptimalkan data yang selama ini belum banyak dianalisis untuk mendukung perumusan kebijakan.

"Bagaimana transformasi digital pemerintah itu bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat publik. Riset ini memang kita fokuskan pada bagaimana memanfaatkan data yang selama ini belum terlalu banyak diolah," kata Bahtiar.

Dengan pengolahan yang lebih terarah, informasi dari beragam layanan pemerintah dapat digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Hasil analisisnya kemudian berpotensi menjadi bahan pertimbangan ketika pemerintah menentukan program dan alokasi anggaran.

SP4N-LAPOR! Menjadi Sumber Data Pengaduan

Salah satu sumber informasi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian tersebut adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem ini menghubungkan masyarakat dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan.

Rekam jejak pengaduan melalui kanal tersebut dinilai dapat membantu mengenali persoalan yang terus berulang. Pola laporan masyarakat dapat menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan sekaligus menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan masalah di lapangan.

Dalam penelitian BRIN dan Kementerian PANRB, data itu akan dianalisis untuk menemukan persoalan struktural yang memerlukan penanganan pemerintah. Dengan demikian, tindak lanjut diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian laporan individual, tetapi juga mempertimbangkan akar masalah yang muncul berulang kali.

Bahtiar mencontohkan laporan mengenai kerusakan infrastruktur sebagai salah satu persoalan yang dapat dianalisis melalui pendekatan tersebut.

"Data itu bisa untuk identifikasi sebenarnya permasalahan apa secara struktural. Jangan sampai yang diadukan masyarakat adalah jalan berlubang atau jembatan rusak, tetapi belanja pemerintah daerah justru tidak menyentuh persoalan tersebut," ujarnya.

BRIN Siapkan Sistem Peringatan Dini

Selain membantu pemetaan masalah, penelitian ini menargetkan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system. Teknologi tersebut dirancang untuk memberikan sinyal ketika jumlah pengaduan mengenai suatu persoalan telah melewati ambang tertentu.

Melalui mekanisme itu, penyedia layanan dapat memperoleh peringatan apabila laporan mengenai masalah tertentu semakin sering muncul. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah mengenali kebutuhan penanganan sebelum persoalan terus berulang.

"Kita akan bikin early warning. Kalau ternyata aduan sudah melewati ambang tertentu, maka bisa diberikan peringatan kepada penyedia layanan bahwa persoalan itu sudah terlalu sering muncul," kata Bahtiar.

Pemanfaatan data pengaduan dalam perencanaan dan penganggaran juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Analisis atas persoalan yang dilaporkan masyarakat diharapkan membantu memastikan penggunaan dana publik lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

"Pada saat kita berbicara siklus perencanaan dan penganggaran, kualitas budget spending pemerintah itu menjadi optimal. Setiap rupiah yang dibelanjakan yang bersumber dari pajak bisa memberikan manfaat pada publik yang optimal," ujarnya.