BRIN Usulkan UU AI untuk Atur Pengembangan Kecerdasan Buatan

Pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia membutuhkan landasan hukum resmi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengusulkan pembentukan Undang-Undang AI kepada DPR dan DPD saat menghadiri acara Strategic Platform for Action, Research, and Collaboration (SPARC) 2026 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa (3/11/2026).

Dilansir dari Detikcom, Arif menilai regulasi khusus diperlukan karena AI semakin melekat dalam kehidupan manusia. Ia juga menyebut kemampuan menguasai AI diperkirakan menjadi keterampilan paling dibutuhkan pada 2030.

Dalam kesempatan tersebut, Arif menekankan pentingnya penguasaan teknologi AI bagi kalangan akademisi, termasuk mahasiswa dan dosen.

"Saya mengusulkan ke DPR, mengusulkan ke DPD kemarin bahwa kita perlu RUU AI, Undang-undang AI," ujar Arif Satria.

Menurut Arif, kemampuan AI tidak cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan dasar. Penguasaan teknologi tersebut juga perlu diarahkan pada pemanfaatan dan kemampuan membangun sistem AI secara mandiri.

"Jadi memang tidak ada cara lain selain para mahasiswa semua, para dosen harus menguasai skill AI," kata Arif.

Arif membagi keterampilan AI menjadi tiga tingkatan, yaitu Understanding AI atau mengetahui AI, Using AI atau menggunakan AI, serta Development AI atau membangun AI. Ia menilai kemampuan masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi dua tingkatan pertama.

Pengembangan AI menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan dukungan infrastruktur, energi, dan tata kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kemampuan Indonesia membangun teknologi kecerdasan buatan.

"Ketika kita bicara development AI maka kita dihadapkan pada tiga isu yang penting. Pertama adalah soal infrastruktur. Bicara infrastruktur bicara tentang semikonduktor, chip.

Bicara chip bicara tentang logam tanah jarang. Bicara logam tanah jarang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengeksplorasi sumber daya alam kita yang memiliki kandungan logam tanah jarang," urai Arif.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BRIN sedang meneliti limbah timah di pantai Belitung. Penelitian dilakukan dengan memilah material yang berpotensi dikategorikan sebagai logam tanah jarang, yang digunakan sebagai bahan baku berbagai produk elektronik modern.

"Sekarang BRIN sedang bekerja untuk bisa memilah-milah mana logam dari limbah itu yang bisa dikategorikan sebagai logam tanah jarang," ungkap Arif.

Selain infrastruktur, kebutuhan energi juga menjadi persoalan dalam pengembangan AI. Arif menyoroti konsumsi sumber daya untuk menjalankan teknologi tersebut, termasuk kebutuhan air dan listrik.

Ia menyampaikan bahwa penggunaan AI membutuhkan sumber daya air dalam jumlah tertentu untuk memproses permintaan pengguna.

"Jadi butuh air yang besar, butuh listrik yang besar," kata Arif.

Persoalan ketiga berkaitan dengan tata kelola. Usulan pembentukan RUU AI kepada DPR dan DPD menjadi langkah yang disampaikan BRIN untuk membangun aturan mengenai pengembangan serta penggunaan teknologi tersebut.

Arif juga mengingatkan agar penyusunan undang-undang tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada AI. Menurutnya, regulasi harus tetap melibatkan kemampuan berpikir manusia agar ketergantungan terhadap teknologi tidak mengurangi proses berpikir kritis.

"Tapi jangan sampai undang-undang AI dibuat pakai AI. Jangan sampai para mahasiswa mengkritik undang-undang itu kritiknya pakai AI. Jadi pertarungan antar agen-agen AI yang itu membuat pikiran manusia semakin dorman," tegas Arif.

Ia menilai penggunaan AI dalam pendidikan dan penelitian perlu dibedakan berdasarkan tujuan serta proses kegiatannya. Perumusan batasan tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan tata kelola AI di Indonesia.

"Kenapa? Otaknya tidak semakin dipakai. Makanya itulah (UU AI) penting. Mana proses pembelajaran pendidikan menggunakan AI dan mana riset inovasi menggunakan AI, inilah yang harus kita rumuskan bersama," tegas Arif.