Boikot RANS Carnival di Yogyakarta Mencerminkan Fenomena Cancel Culture

Penolakan masyarakat terhadap penyelenggaraan RANS Carnival di Yogyakarta menjadi gambaran penerapan cancel culture di ruang publik. Fenomena ini muncul setelah kehadiran Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Kamis (29/10/2026), memicu seruan boikot terhadap festival tersebut.

Dilansir dari Detikcom, RANS Carnival yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 menghadapi penolakan warga. Sejumlah musisi bahkan memutuskan mengundurkan diri dari acara yang diselenggarakan oleh Raffi Ahmad tersebut.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pengamat media, Dr Fajar Junaedi, S Sos, MSi, menilai peristiwa tersebut dapat dipahami melalui konsep cancel culture. Menurutnya, kondisi sosial masyarakat Yogyakarta turut memengaruhi munculnya penolakan.

Fajar menjelaskan bahwa karakter masyarakat yang memiliki ikatan komunitas kuat serta situasi sosial setelah demonstrasi menjadi bagian dari dinamika penolakan terhadap festival tersebut.

"Cancel culture bukan sekadar retorika kosong. Dalam konteks Yogyakarta, kuatnya budaya komunitas dan situasi sosial pascademonstrasi membuat penolakan terhadap RANS Carnival berkembang menjadi bentuk sanksi sosial dari publik," ujar Fajar dalam laman UMY, dikutip Jumat (6/11/2026).

Fenomena cancel culture merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang menghentikan dukungan terhadap seseorang akibat perkataan maupun perbuatannya yang dianggap menyinggung atau tidak sesuai dengan nilai masyarakat.

Cambridge Dictionary mendefinisikan cancel culture sebagai sikap atau tindakan penolakan terhadap seseorang, terutama melalui media sosial. Praktik tersebut dapat melibatkan penghentian dukungan publik terhadap individu yang dianggap melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima.

Meski populer melalui media sosial, praktik pemberian sanksi sosial sebenarnya telah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Pada masa lampau, individu yang dianggap bersalah dapat menerima hukuman berupa cambuk di hadapan masyarakat.

Dalam penelitian berjudul Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur karya Melisa Bunga Altamira dan Satwika Gemala Movementi yang dipublikasikan melalui Jurnal Vokasi Indonesia, generasi milenial dan Gen Z disebut sebagai kelompok yang paling banyak melakukan cancel culture.

Kedua generasi tersebut tergolong digital native sehingga memiliki kemampuan besar dalam menyebarkan isu melalui platform digital. Penelitian mengenai pemahaman cancel culture juga menemukan bahwa generasi milenial menjadi kelompok yang paling mengenal dan memahami fenomena tersebut.

Sejumlah figur publik internasional juga pernah menghadapi penolakan publik akibat kontroversi. Salah satunya adalah penulis serial Harry Potter, J.K. Rowling, yang mendapat kritik setelah pernyataannya di Twitter dianggap menunjukkan sikap fobia terhadap transgender.

Kontroversi tersebut tidak membuat penjualan buku Rowling menurun. Sebaliknya, penjualan karyanya justru mengalami peningkatan signifikan tidak lama setelah polemik muncul.

Rowling kemudian menulis surat terbuka yang diterbitkan majalah Harper's untuk menyampaikan penolakannya terhadap cancel culture. Ia menilai fenomena tersebut telah menciptakan iklim intoleransi terhadap kebebasan berpendapat.

Contoh lainnya terjadi di Korea Selatan ketika aktor Kim Seonho menghadapi kontroversi saat kariernya sedang berada di puncak. Media Korea Selatan, Dispatch, melaporkan dugaan pemaksaan aborsi yang melibatkan Seon Ho dan mantan kekasihnya.

Menanggapi polemik tersebut, Kim Seonho menyampaikan permintaan maaf karena merasa telah mengecewakan para penggemarnya. Setelah kontroversi mencuat, sejumlah perusahaan yang menjalin kontrak dengannya memutuskan untuk mengakhiri kerja sama.

Situasi kemudian berubah setelah Dispatch menerbitkan laporan lanjutan yang menyebut Kim Seonho sebagai korban kebohongan mantan kekasihnya. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan informasi dapat memengaruhi respons publik terhadap figur yang menjadi sasaran cancel culture.