BofA Proyeksikan Defisit APBN 2027 Capai 2,7 Persen PDB

Bank of America memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2027 mencapai 2,7 persen terhadap PDB. Proyeksi tersebut disampaikan BofA Securities terkait kondisi fiskal Indonesia dan potensi beban pemulihan biaya energi, dilansir dari Nasional. Menurut BofA, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,4 persen PDB.

ASEAN and India Chief Economist BofA Securities Rahul Bajoria menyebut perbedaan proyeksi terjadi karena pemerintah berpotensi masih menanggung sebagian kekurangan pemulihan biaya perusahaan energi negara. Rahul Bajoria menjelaskan bahwa beban yang ditanggung badan usaha milik negara perlu diperhitungkan dalam melihat kondisi fiskal secara menyeluruh. Ia juga menilai defisit fiskal Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 2,9 persen PDB sebelum menyempit pada 2027.

"Alasan kami tidak memperkirakan defisit fiskal turun sebesar yang diproyeksikan pemerintah adalah karena pemerintah kemungkinan masih harus menutup sebagian kekurangan pemulihan biaya yang ditanggung perusahaan minyak tahun depan," ujar Rahul Bajoria, ASEAN and India Chief Economist BofA Securities.

BofA menilai pelebaran defisit tidak menjadi persoalan utama selama kualitas belanja pemerintah tetap terjaga dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Rahul, rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 41 persen sampai 42 persen terhadap PDB belum menjadi masalah utama. Dalam proyeksinya, BofA memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5,5 persen pada 2027. Angka tersebut masih berada di bawah estimasi pertumbuhan potensial Indonesia sebesar 5,8 persen sampai 6,2 persen yang pernah disampaikan Bank Indonesia.

BofA juga memperkirakan inflasi rata rata mencapai 3,3 persen pada 2026 dan turun menjadi 3 persen pada 2027. Menurut BofA, penurunan tekanan harga energi dan dampak El Nino diperkirakan mendukung perlambatan inflasi. Selain faktor domestik, BofA menyoroti tantangan eksternal berupa suku bunga global yang tinggi dan harga minyak yang masih bergejolak. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi biaya pendanaan serta kebutuhan pembiayaan kembali pemerintah.