BNPB Padamkan 454 Hektare Karhutla di Enam Provinsi

Sebanyak 570,08 hektare lahan di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan masih dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 19 Oktober 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tim gabungan telah memadamkan 454,25 hektare dari total target penanganan 1.024,33 hektare, dengan operasi darat dan udara terus diperkuat.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan perkembangan tersebut dalam keterangan yang diberitakan sejumlah media pada 20 dan 21 Oktober 2026. Pemerintah mengerahkan personel gabungan, pesawat pemadam, serta teknologi modifikasi cuaca untuk menangani kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap.

Kalimantan Tengah mencatat sisa lahan terbakar terbesar, yakni 389,39 hektare dari target penanganan 452,49 hektare. Di Sumatera Selatan, 293,17 hektare telah padam, sedangkan 108,50 hektare masih dalam penanganan dari total 401,67 hektare.

Di Jambi, dari target 96,50 hektare, lahan seluas 32 hektare telah padam dan 64,50 hektare masih ditangani. Kalimantan Selatan mencatat 50,95 hektare telah padam dan 7,50 hektare belum padam dari target 58,45 hektare.

Sementara itu, Kalimantan Barat menyisakan 0,19 hektare dari total target 11,92 hektare. BNPB melaporkan seluruh lahan terdampak seluas 3,30 hektare di Riau telah berhasil dipadamkan.

Dalam keterangan yang dikutip ANTARA, Berton menyatakan, "BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus mengintensifkan pengerahan personel dan sumber daya guna menuntaskan sisa titik api di wilayah-wilayah tersebut," kata Berton Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Menurut BNPB, awal musim hujan diperkirakan membantu mengurangi beban operasi pemadaman. Hujan diprediksi mulai berlangsung di Riau sejak September, kemudian di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada Oktober hingga November, serta Kalimantan Selatan pada November hingga Desember.

Di luar enam provinsi prioritas, kebakaran tercatat mencakup sekitar 572,90 hektare lahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 107,77 hektare telah padam, sedangkan 465,13 hektare masih dalam penanganan intensif.

Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah terdampak, dengan kebakaran sekitar 230 hektare di kawasan lereng terjal dan curam Kabupaten Karanganyar. Berton menjelaskan bahwa penanganan di lokasi tersebut menghadapi kendala angin besar yang berubah-ubah.

Wilayah lain yang dilaporkan mengalami kebakaran meliputi Maluku Utara seluas sekitar 179,13 hektare, Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara sekitar 97,77 hektare, serta Taman Nasional Way Kambas di Lampung seluas 31 hektare. Di Kalimantan Timur dan kawasan IKN, sekitar 95,77 hektare telah padam, menyisakan 2 hektare di Pemaluan.

Di Sulawesi Barat, kebakaran di Kabupaten Mamuju mencapai sekitar 20 hektare, dengan 10 hektare telah padam dan 10 hektare tersisa di Desa Buana Sakti, Kecamatan Tommo. Sulawesi Utara mencatat kebakaran sekitar 5 hektare di Kabupaten Minahasa Utara serta sekitar 3 hektare di TPA Sumompo, Manado, dengan sisa 1 hektare yang belum padam.

Kebakaran juga terjadi di TPA Pasir Bajing, Garut, Jawa Barat, dengan luas sekitar 4 hektare, serta Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sekitar 3 hektare.

Untuk mengurangi penumpukan asap, BNPB bersama TNI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menguji operasi modifikasi cuaca menggunakan es kering atau dry ice. Bahan berupa karbon dioksida padat bersuhu minus 78,5 derajat Celsius itu disebarkan dari pesawat pada lapisan inversi atmosfer di ketinggian 5.000 hingga 7.000 kaki.

Berton menjelaskan mekanisme operasi tersebut dalam keterangannya. "Teknologi operasi modifikasi cuaca ini memanfaatkan dry ice atau karbon dioksida padat bersuhu ekstrem minus 78,5 derajat Celsius yang disemai dari pesawat pada lapisan inversi di ketinggian 5.000 hingga 7.000 kaki. Pendinginan cepat pada lapisan atmosfer hingga mencapai minus 75 derajat Celsius membuat kondisi udara menjadi lebih labil, sehingga asap karhutla yang sebelumnya terperangkap di lapisan bawah dapat terdorong naik dan menyebar secara meluas," jelas Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Uji coba di kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dilakukan pada 16 Oktober 2026 dengan menyebarkan butiran dry ice berukuran sekitar 3 milimeter. BNPB melaporkan jarak pandang menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi pada 15 Oktober 2026. Operasi menggunakan pesawat Casa 212 REG. A-2117 di Sumatera Selatan sejak 16 Oktober, kemudian diperluas ke Kalimantan Tengah pada 19 Oktober menggunakan Casa 212-200 / A-2107.

Berton menyebut hasil awal pengujian menunjukkan perubahan jarak pandang. "Hasil uji coba OMC dry ice mulai menunjukkan peningkatan jarak pandang. Di area Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, penyemaian butiran dry ice berukuran sekitar 3 milimeter pada 16 Oktober 2026 meningkatkan jarak pandang dibandingkan kondisi sebelum penyemaian pada 15 Oktober 2026," kata Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Setelah masyarakat melaporkan adanya material dry ice yang jatuh di kawasan permukiman, BNPB mengevaluasi prosedur penyemaian. Berton mengatakan, "Terhadap laporan masyarakat mengenai ditemukannya material dry ice yang jatuh di permukiman warga, BNPB langsung melakukan evaluasi standar operasional. Tim penerbangan kini memperketat prosedur penyemaian dengan memasang saringan khusus pada corong penabur serta memecah dry ice menjadi butiran halus sebelum disebar agar habis menguap di udara," tutur Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Dalam operasi penanganan karhutla secara nasional, pemerintah menyiapkan 49 armada udara, terdiri atas 32 unit untuk pengeboman air dan 17 pesawat untuk patroli maupun operasi modifikasi cuaca. BNPB juga mencatat lebih dari 60 ribu personel gabungan terlibat dalam penanganan di enam provinsi prioritas.

Dalam wawancara dengan KompasTV pada 20 Oktober 2026, Berton menjelaskan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemadaman dilakukan secara masif dan terpadu. "Tentu arahan ini kita terjemahkan dengan banyak upaya seperti penguatan personel di lapangan, kemudian penggunaan alutsista sampai ditingkatkan," kata Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Ia juga menyampaikan bahwa penambahan personel dan penguatan peralatan akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. "Kita akan fokus kepada personel yang akan ditambahkan serta juga nanti dengan alutsista, serta titik-titik yang memang perlu dipadamkan secara intensif," ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Mengenai jumlah petugas yang terlibat, Berton menyebut pendataan masih berlangsung dan kebutuhan tambahan belum ditetapkan. "Saat ini sebenarnya yang tercatat di kami ada 60 ribu personel yang bergerak. Kami belum mendapat arahan seperti apa penambahan nanti.

Nanti teman-teman dari lapangan akan menyampaikan jumlahnya kepada kita," ujarnya Berton Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Armada udara disiapkan untuk mendukung pemadaman sekaligus operasi modifikasi cuaca. "Kemudian alutsista tadi kami juga belum dapat, sekarang itu ada 49 alutsista yang siap bergerak untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ataupun pengeboman air," ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Berton menambahkan bahwa pelaksanaan modifikasi cuaca bergantung pada keadaan atmosfer dan ketersediaan bibit awan. "Operasi modifikasi cuaca itu tergantung pada kondisi bibit awan di atmosfer. Ini tentu akan tetap bergerak.

Ketika kondisi sedikit apa pun memungkinkan untuk mengondisikan turunnya hujan, upaya itu akan tetap kita koordinasikan dengan pihak BMKG," tuturnya Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

BNPB menyatakan operasi udara dan pengerahan petugas darat berjalan beriringan untuk menangani sisa kebakaran. Pemerintah juga mengimbau masyarakat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berpotensi mengganggu kualitas udara.