BGN Menghentikan 91 SPPG Terkait Dana Temuan BPK

Badan Gizi Nasional menghentikan operasional 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum mengembalikan dana temuan pemeriksaan BPK RI ke kas negara dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini berlaku tanpa batas waktu, dilansir dari Nasional.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyebut penghentian dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 tertanggal 18 Mei 2026. Total nilai temuan yang belum dikembalikan mencapai Rp 18,19 miliar.

Menurut Ketut, 91 SPPG tersebut terdiri dari empat SPPG di wilayah I, 73 SPPG di wilayah II, dan 14 SPPG di wilayah III. Sanksi akan tetap berjalan sampai kewajiban pengembalian dana dipenuhi.

"Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 18 Mei 2026 atas pengelolaan Program MBG, terdapat 91 SPPG yang belum melakukan pengembalian atas temuan pemeriksaan ke kas negara," ujar Ketut Sumedana, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN.

BGN menetapkan pencabutan suspend khusus hanya dapat dilakukan setelah SPPG menyetorkan dana ke kas negara dan memberikan bukti pembayaran yang sah.

"Suspend khusus akan dicabut apabila SPPG tersebut telah melakukan penyetoran ke kas negara dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah," ujar Ketut Sumedana, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN.

Pada Juli 2026, BGN juga mencatat pengembalian dana sebesar Rp 311,2 miliar ke kas negara dari hasil penelusuran terhadap 414 SPPG bermasalah. Temuan sebelumnya berkaitan dengan SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa penelusuran terhadap dapur MBG yang tidak beroperasi meski telah menerima dana pemerintah masih dilakukan.

"Totalnya Rp 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG," ujar Sudaryono, Kepala BGN.