BEI Perkuat Transparansi Hadapi Ancaman Penurunan Status MSCI

Pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat pembenahan pasar modal Indonesia untuk merespons evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dan aksesibilitas pasar. Langkah tersebut dibahas dalam rangkaian pernyataan pejabat pemerintah dan otoritas bursa di Jakarta serta Lombok pada 31 Oktober hingga 4 November 2026.

Evaluasi MSCI menjadi perhatian karena Indonesia menghadapi risiko penurunan klasifikasi dari emerging market menjadi standalone market. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi institusi global yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan pengelolaan portofolio.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa Indonesia memperoleh penilaian positif pada 16 dari total 18 kategori evaluasi MSCI. Sebanyak 10 kategori mendapatkan nilai plus 2, enam kategori memperoleh plus 1, sedangkan dua kategori lainnya masih mencatat penilaian negatif.

"Sepuluh kategori kita dapat plus 2, artinya sudah memenuhi sepenuhnya. Enam kriteria kita plus 1, artinya sudah memenuhi tetapi ada ruang untuk perbaikan. Dua kriteria kita negatif," ujar Jeffrey dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa salah satu catatan negatif berkaitan dengan kebijakan valuta asing yang berada di luar kewenangan otoritas pasar modal. Persoalan lainnya menyangkut kelancaran arus informasi karena masih terdapat keterbukaan informasi emiten yang belum tersedia dalam bahasa Inggris.

"Masih ada beberapa informasi yang katanya tidak tersedia dalam bahasa Inggris," ujar Jeffrey.

BEI kembali mengingatkan perusahaan tercatat agar memenuhi kewajiban penyampaian keterbukaan informasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jeffrey menyebut ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena itu sudah diatur di dalam POJK sejak tahun 2022 atau 2023. Pengaturan itu sudah ada," ujar Jeffrey.

Selain persoalan bahasa, BEI meminta emiten menyampaikan data saham beredar di publik atau free float serta daftar pihak terafiliasi secara akurat. Bursa telah mengirimkan surat pengingat kepada seluruh perusahaan tercatat pada pekan sebelumnya dan menyiapkan pemeriksaan acak.

"Setelah ini kami akan melakukan random checking. Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab," ujar Jeffrey.

Di tingkat pemerintah, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa pembenahan pasar modal harus menyentuh persoalan fundamental, terutama transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. Arahan tersebut sejalan dengan penekanan Presiden dalam rapat kabinet.

"Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita," ujar Dradjad dalam diskusi Business Talk Kompas TV di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Dradjad, salah satu prioritas reformasi adalah mencegah manipulasi harga saham serta memperkuat keterbukaan struktur kepemilikan. Pemerintah mendorong pengungkapan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen agar investor memperoleh gambaran lebih jelas mengenai struktur perusahaan tercatat.

Ia juga meminta investor, terutama investor ritel, tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan sentimen atau penilaian satu penyedia indeks. Analisis perlu mempertimbangkan kinerja perusahaan, valuasi saham, dan prospek fundamental perekonomian nasional.

Dalam keterangannya kepada ANTARA pada 3 November 2026, Dradjad menegaskan pentingnya analisis mandiri sebelum investor menentukan keputusan menggunakan dana pribadi.

"Karena itu, yang saya sampaikan kepada investor itu adalah tolong hitung sendiri. Pesan saya sebenarnya cuma itu. Siapapun, nanti kalau FTSE Russell, kemudian Bloomberg atau apa mengeluarkan apapun, itu kita perhatikan.

Tapi, kita yang tahu emiten-emiten kita. Hitung sendiri. Karena ini uang teman-teman sendiri," ujar Dradjad.

Dradjad menambahkan bahwa pengumuman lembaga indeks internasional tetap perlu diperhatikan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan investasi. Penguatan investor domestik dan kepastian regulasi juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan pasar modal.

"Artinya, pesan saya simpel saja, teman-teman. Silakan Anda dengarkan, lihat video media sosial, tetapi selalu tolong cek data. Karena pada akhirnya, ini keputusan kita, ini uang kita," ujar Dradjad.

Ancaman perubahan klasifikasi MSCI juga menjadi perhatian karena potensi dampaknya terhadap arus modal asing. Dalam artikel opini yang diterbitkan CNBC Indonesia pada 4 November 2026, ekonom Muhammad Syarkawi Rauf memperkirakan potensi arus keluar dana pasif mencapai 5,6 miliar dolar AS apabila penurunan klasifikasi terjadi.

Syarkawi mencatat IHSG merosot 11,57 persen ke level 5.185,10 pada 16 Oktober 2026. Indeks tersebut kemudian menyentuh sekitar 4.996,6 pada 19 Oktober 2026, yang disebut sebagai titik terendah dalam setahun terakhir.

Menurut analisis Syarkawi, persoalan pasar modal Indonesia berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan saham, rendahnya saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik, serta dugaan praktik transaksi terkoordinasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat likuiditas dan merugikan investor ritel.

Ia juga menyoroti ketentuan minimum free float sebesar 7,5 persen. Dalam analisisnya, sekitar 5 persen saham yang tercatat sebagai free float diduga masih dikuasai investor terafiliasi pemilik perusahaan sehingga hanya sekitar 2,5 persen yang benar-benar bebas diperdagangkan.

Syarkawi menyebut MSCI memberikan waktu hingga Juni 2027 bagi otoritas Indonesia untuk melakukan pembenahan sebelum potensi perubahan klasifikasi diterapkan. Reformasi yang disorot mencakup peningkatan free float menjadi 15 persen, pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen, transparansi pemilik manfaat akhir, serta konsistensi penegakan hukum.

Besarnya pengaruh MSCI juga terlihat dari cakupan pengguna indeks tersebut. Syarkawi mencatat dana kelolaan yang terkait dengan MSCI mencapai 22,8 triliun dolar AS, sementara perusahaan pengelola dana pensiun, manajer aset, dan bank investasi global banyak menggunakan indeks tersebut sebagai acuan investasi.

Data yang dikutip Syarkawi dari BEI menunjukkan kepemilikan asing di pasar saham Indonesia mencapai sekitar Rp2.805 triliun hingga Juli 2026. Porsi transaksi investor asing tercatat sebesar 40,29 persen, sedangkan investor domestik mencapai 59,71 persen.

Dradjad turut mengingatkan bahwa penilaian terhadap perekonomian Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi fundamental secara menyeluruh. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen pada semester I 2026, dengan 17 dari 38 provinsi mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional dan tujuh provinsi tumbuh lebih dari 6 persen.