BEI Prioritaskan Kepercayaan Investor untuk Dongkrak IPO 2027

Pemulihan kepercayaan investor menjadi tantangan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan penawaran umum perdana saham atau IPO pada 2027. Menurut laporan Investasi, BEI menargetkan 25 pencatatan saham baru tahun depan, di tengah ketidakpastian pasar dan belum tercapainya target IPO 2026 yang telah direvisi menjadi 15 perusahaan.

Hingga akhir Oktober 2026, menurut data dalam laporan tersebut, baru tujuh perusahaan mencatatkan saham di BEI. Artinya, masih diperlukan delapan perusahaan tambahan untuk memenuhi target tahun ini, yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 50 perusahaan.

Secara keseluruhan, BEI menargetkan 905 pencatatan efek pada 2027, meningkat 13,1% dibandingkan target revisi 2026 sebanyak 800 efek. Target tersebut mencakup 25 pencatatan saham baru, 175 emisi obligasi dan sukuk, serta 705 efek lainnya, termasuk waran terstruktur dan produk investasi kolektif.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap kondisi pasar modal membaik agar target pencatatan tahun depan dapat tercapai. Ia melihat pembangunan kawasan industri yang didorong pemerintah berpotensi membuka kebutuhan pendanaan melalui pasar modal.

“Hal itu tentu akan membutuhkan pembiayaan. Salah satu potensi pembiayaannya melalui pasar modal. Ini salah satu potensi yang kami lihat,” ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Rabu (28/10/2026).

Jeffrey juga menilai restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan BPI Danantara berpotensi mendorong IPO pada 2027. Namun, ia belum merinci jumlah perusahaan pelat merah yang berpeluang mencatatkan saham melalui langkah tersebut.

Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai target IPO masih menghadapi tantangan besar. Menurut dia, sisa waktu pada 2026 semakin terbatas, sedangkan prospek tahun depan masih dibayangi ketidakpastian klasifikasi pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ketidakpastian tersebut diperkirakan berlanjut hingga Juni 2027, ketika keputusan MSCI mengenai klasifikasi pasar Indonesia menjadi tenggat penting bagi investor.

“Apa pun keputusannya, pasar saham Indonesia baru akan normal setelah Juni 2027. Baru kita bisa melihat kembali target IPO ke depan,” ujar Teguh Hidayat kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai pemulihan IPO pada 2027 masih memungkinkan, tetapi bergantung pada stabilitas ekonomi, arah suku bunga, arus dana asing, dan kepercayaan investor. Ia menilai target 25 IPO cukup realistis apabila perusahaan yang masuk bursa memiliki fundamental kuat, tata kelola baik, dan valuasi wajar.

“Target 25 IPO di 2027 cukup realistis, tetapi yang lebih penting bukan jumlah perusahaan yang IPO, melainkan kualitas dan besarnya dana yang berhasil dihimpun,” ujar Budi Frensidy kepada Kontan, Kamis (29/10).

Analis pasar modal Alfred Nainggolan juga melihat peluang perbaikan aktivitas IPO pada 2027. Menurut dia, koreksi dalam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi membuka ruang bagi pertumbuhan aktivitas pasar modal, meskipun risiko eksternal masih perlu dicermati.

Alfred menyoroti konflik geopolitik yang dapat memengaruhi sentimen investor. Ia menilai pasar mulai menunjukkan ketahanan setelah terbiasa menghadapi peningkatan ketegangan di Timur Tengah.

“Masih ada tantangan dari konflik geopolitik. Namun, pasar sudah mulai menunjukkan resiliensi, karena sudah terbiasa dengan eskalasi konflik Timur Tengah,” ujar Alfred Nainggolan kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Managing Director PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan kegagalan memenuhi target IPO dapat membatasi pertumbuhan pendapatan BEI dari pencatatan saham baru dan mengurangi pilihan investasi. Namun, kondisi itu tidak otomatis menekan pergerakan IHSG.

Harry menilai BEI perlu meningkatkan kepastian proses pencatatan, memperkuat pendampingan bagi calon emiten, serta meningkatkan perlindungan investor tanpa mengabaikan kualitas perusahaan. Ia mengingatkan bahwa pencatatan saham perdana tidak menjamin keuntungan bagi pembeli saham.

“Pencatatan IPO bukan jaminan keuntungan, sehingga hindari membeli hanya karena antusiasme saat pencatatan,” ungkap Harry Su, Kamis (29/10/2026).

Harry menambahkan perusahaan masih memiliki alternatif pendanaan, seperti pinjaman perbankan, penerbitan obligasi, dan masuknya investor strategis melalui mekanisme penempatan saham secara terbatas. Sementara itu, Alfred menilai potensi kenaikan suku bunga bank sentral pada akhir 2026 dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati menentukan sumber pendanaan ekspansi.

“Pemerintah juga harus bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif, mengingat kepercayaan pelaku pasar ini penting untuk meningkatkan ekspansi bisnis,” tutur Alfred Nainggolan.

Teguh memperkirakan aksi pencatatan tidak langsung atau backdoor listing berpotensi meningkat ketika aktivitas IPO terbatas. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh akses ke bursa dengan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan yang sudah tercatat.

Budi menilai perusahaan juga dapat mengandalkan pinjaman bank, obligasi, laba ditahan, atau investor strategis untuk mendanai ekspansi. Namun, pembiayaan melalui utang dapat meningkatkan beban bunga dan risiko keuangan, sehingga perusahaan perlu lebih selektif memilih proyek.

“Kondisi ini bisa berlanjut sampai kepercayaan investor dan prospek ekonomi membaik,” tutur Budi Frensidy.

Budi menegaskan pemulihan kepercayaan investor perlu menjadi prioritas organisasi regulator mandiri di pasar modal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui transparansi, penegakan hukum, peningkatan kualitas emiten, serta kepastian kebijakan ekonomi dan iklim usaha.

Ia juga menilai jumlah IPO tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Perusahaan dengan bisnis berkualitas dan kapitalisasi pasar besar dinilai lebih penting dibandingkan banyaknya emiten yang sahamnya tidak likuid atau berkinerja buruk.

Dalam menilai saham IPO, investor perlu memperhatikan valuasi, prospek laba, arus kas, penggunaan dana hasil penawaran, rekam jejak pemegang saham pengendali, dan kualitas penjamin emisi. Budi mengingatkan bahwa status BUMN tidak dengan sendirinya menjamin hasil investasi yang menguntungkan.

“Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas kebijakan ekonomi dan memberikan kepastian berusaha,” ungkap Budi Frensidy.

Ia menambahkan investor perlu mempertimbangkan kualitas fundamental perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi, termasuk terhadap saham perusahaan milik negara yang berencana melantai di bursa.

“Terutama untuk IPO BUMN, jangan berasumsi bahwa dukungan pemerintah otomatis menjamin keuntungan investasi,” kata Budi Frensidy.