BEI Pangkas Target IPO 2026 dan Bidik 25 Perusahaan pada 2027

Ketidakpastian pasar modal membuat target pencatatan saham perdana perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi tantangan. Dilansir dari Investasi, target IPO 2026 direvisi menjadi 15 perusahaan dari sebelumnya 50 perusahaan, atau turun sekitar 70%.

Hingga akhir Oktober 2026, baru 7 emiten baru yang tercatat di bursa. Dengan demikian, masih diperlukan 8 perusahaan tambahan untuk mencapai target revisi sebanyak 15 IPO pada 2026.

Untuk 2027, target pencatatan saham diproyeksikan mencapai 25 perusahaan. Namun, realisasinya akan bergantung pada kondisi pasar, tingkat kepercayaan investor, serta kesiapan perusahaan yang ingin menghimpun dana melalui pasar modal.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menilai keterlibatan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekonomi berpotensi membuka peluang pendanaan melalui bursa. Pembangunan kawasan industri menjadi salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan.

"Hal itu tentu akan membutuhkan pembiayaan. Salah satu potensi pembiayaannya melalui pasar modal. Ini salah satu potensi yang kami lihat," ujarnya kepada wartawan di Gedung BEI, Rabu (28/10/2026).

Selain pembangunan kawasan industri, restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan BPI Danantara juga dipandang berpotensi mendorong pencatatan perusahaan di bursa. Meski demikian, Jeffrey belum menyampaikan jumlah perusahaan pelat merah yang berpeluang melakukan IPO.

Prospek IPO 2027 masih menghadapi ketidakpastian

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat, menilai target IPO 2026 sulit direalisasikan karena waktu yang tersisa semakin pendek. Sementara itu, rencana pencatatan saham pada 2027 juga menghadapi ketidakpastian yang berkaitan dengan persoalan klasifikasi pasar Indonesia oleh MSCI.

Menurut Teguh, ketidakpastian tersebut diperkirakan berlangsung hingga Juni 2027, ketika tenggat keputusan MSCI mengenai klasifikasi pasar Indonesia tiba. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi normalisasi aktivitas pasar saham.

"Apa pun keputusannya, pasar saham Indonesia baru akan normal setelah Juni 2027. Baru kita bisa melihat kembali target IPO ke depan," ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Akademisi pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, melihat peluang perbaikan pada 2027 masih terbuka, tetapi tidak akan berlangsung secara otomatis. Stabilitas ekonomi, arah suku bunga, arus dana asing, dan keyakinan investor menjadi sejumlah faktor penentu.

Menurut Budi, IPO perusahaan BUMN melalui Danantara dapat memberikan dorongan positif apabila emiten yang ditawarkan mempunyai fundamental kuat, tata kelola yang baik, dan valuasi wajar.

"Target 25 IPO di 2027 cukup realistis, tetapi yang lebih penting bukan jumlah perusahaan yang IPO, melainkan kualitas dan besarnya dana yang berhasil dihimpun," ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Analis pasar modal, Alfred Nainggolan, menilai prospek IPO 2027 berpeluang membaik ketika IHSG sedang mengalami koreksi dalam. Meski demikian, konflik geopolitik tetap menjadi tantangan bagi pasar keuangan.

"Masih ada tantangan dari konflik geopolitik. Namun, pasar sudah mulai menunjukkan resiliensi, karena sudah terbiasa dengan eskalasi konflik Timur Tengah," ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Dampak terhadap pendapatan bursa dan pilihan pendanaan

Managing Director PT Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menjelaskan bahwa target IPO yang tidak tercapai dapat membatasi pertumbuhan pendapatan BEI dari pencatatan saham. Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi pilihan investasi yang tersedia bagi investor, tetapi tidak serta-merta menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Untuk memperbaiki realisasi IPO, BEI dinilai perlu meningkatkan kepastian proses pencatatan, memperkuat pendampingan bagi calon emiten, serta menjaga perlindungan investor tanpa mengabaikan kualitas perusahaan.

"Pencatatan IPO bukan jaminan keuntungan, sehingga hindari membeli hanya karena antusiasme saat pencatatan," ungkap Harry, Kamis (29/10/2026).

Di tengah aktivitas IPO yang melemah, perusahaan masih memiliki alternatif untuk memperoleh dana. Pilihannya mencakup kredit perbankan, penerbitan obligasi, penggunaan laba ditahan, hingga masuknya investor strategis melalui private placement.

Alfred menyoroti kemungkinan kenaikan suku bunga bank sentral pada akhir 2026 yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam membiayai ekspansi. Biaya pinjaman dan penerbitan surat utang berpotensi menjadi pertimbangan lebih besar ketika perusahaan menyusun rencana bisnis untuk 2027.

"Pemerintah juga harus bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif, mengingat kepercayaan pelaku pasar ini penting untuk meningkatkan ekspansi bisnis," tuturnya.

Budi menambahkan bahwa pembiayaan melalui utang mempunyai batas karena menambah beban bunga dan risiko keuangan. Perusahaan mungkin tetap melanjutkan ekspansi, tetapi perlu memilih proyek secara lebih selektif dan menunda investasi dengan tingkat pengembalian yang kurang menarik.

"Kondisi ini bisa berlanjut sampai kepercayaan investor dan prospek ekonomi membaik," tuturnya.

Kepercayaan investor dan kualitas emiten menjadi perhatian

Teguh Hidayat memperkirakan aksi backdoor listing dapat semakin banyak digunakan ketika IPO konvensional menghadapi hambatan. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan masuk ke bursa melalui akuisisi atau merger, sehingga menjadi alternatif pencatatan saham.

Ia juga menilai persoalan kepercayaan terhadap pemerintah semakin penting, terutama berkaitan dengan sejumlah tindakan Danantara dan pejabat yang mengelolanya. Dalam situasi tersebut, investor ritel dinilai memiliki ruang gerak terbatas untuk memengaruhi kondisi pasar.

Bagi investor yang masih mempunyai dana untuk berinvestasi saham, Teguh menyarankan agar perhatian diarahkan pada emiten dengan fundamental yang baik.

Budi menilai prioritas organisasi pengatur mandiri atau self regulatory organization (SRO) seharusnya mencakup pemulihan kepercayaan investor melalui transparansi, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas emiten. Menurutnya, BEI tidak seharusnya hanya berorientasi pada banyaknya perusahaan yang melakukan IPO.

"Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas kebijakan ekonomi dan memberikan kepastian berusaha," ungkapnya.

Ia menilai pencatatan sejumlah kecil perusahaan berkualitas dengan kapitalisasi besar lebih bermanfaat dibandingkan banyak IPO yang sahamnya kemudian tidak likuid atau berkinerja buruk.

Investor ritel juga perlu mengevaluasi perusahaan secara cermat sebelum mengikuti penawaran saham perdana. Aspek yang patut diperhatikan meliputi valuasi, prospek laba, arus kas, penggunaan dana IPO, rekam jejak pengendali, dan kualitas penjamin emisi.

"Terutama untuk IPO BUMN, jangan berasumsi bahwa dukungan pemerintah otomatis menjamin keuntungan investasi," katanya.