BEI Keluarkan Saham HSC dari Perhitungan IHSG Mulai November

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengeluarkan saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai 2 November 2026. Dilansir dari Investasi, kebijakan ini juga mengecualikan seluruh saham Papan Akselerasi dan mengubah jadwal evaluasi indeks untuk meningkatkan keterwakilan kondisi pasar.

Dalam pengumuman nomor Peng-00201/BEI.POP/10-2026 tertanggal 21 Oktober 2026, manajemen BEI menyatakan penyesuaian tersebut mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mampu menggambarkan dinamika pasar. Sebelumnya, kriteria seleksi IHSG mencakup saham perusahaan tercatat dengan pengecualian saham Papan Akselerasi.

BEI juga menggeser jadwal evaluasi indeks dari Maret, Juni, September, dan Desember menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober. Hari efektif penyesuaian indeks berubah dari hari bursa pertama Januari, April, Juli, dan Oktober menjadi Februari, Mei, Agustus, dan November.

Meski cakupan saham dan jadwal evaluasi berubah, BEI tetap menggunakan metode Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan batas kapitalisasi pasar sebesar 9% untuk menghitung IHSG.

Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai pengecualian saham HSC dapat mengurangi distorsi indeks akibat pergerakan saham dengan kepemilikan terkonsentrasi dan likuiditas terbatas. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan tersebut berfokus pada kualitas indeks, bukan penyelesaian persoalan integritas perdagangan.

"Namun, efektivitasnya lebih pada perbaikan kualitas indeks, bukan penyelesaian persoalan integritas pasar. Saham-saham tersebut tetap diperdagangkan sehingga potensi manipulasi harga masih ada," ujar Budi kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Budi juga menilai kebijakan tersebut belum tentu cukup untuk meyakinkan MSCI bahwa pergerakan IHSG terbebas dari perdagangan terkoordinasi. Menurutnya, perhatian MSCI berkaitan dengan persoalan transparansi kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan penegakan hukum.

"Melainkan transparansi kepemilikan, dugaan coordinated trading dan lemahnya penegakan hukum. Praktik tersebut bisa terjadi pada saham berkapitalisasi besar maupun kecil," jelas Budi.

Ia menambahkan, pengecualian saham bermasalah dari IHSG tidak serta-merta menghentikan praktik perdagangan yang melanggar aturan. MSCI membutuhkan bukti bahwa integritas pasar secara menyeluruh mengalami perbaikan.

Direktur Infovesta Utama Parto Kawito juga menilai pengecualian saham HSC dan Papan Akselerasi dapat memperbaiki representasi IHSG terhadap kondisi pasar, terutama dari sisi likuiditas, transparansi, dan keadilan. Namun, ia mengingatkan bahwa perdagangan terkoordinasi masih dapat berlangsung melalui berbagai cara.

"Namun belum memadai untuk meyakini MSCI karena coordinated trading masih bisa terjadi. Misalnya, menggunakan nominee, banyak broker, front-running, rumour, pump and dump," tutur Parto.

Parto menilai pengawasan dan penindakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta BEI perlu diperkuat. Ia mengusulkan perluasan audit investigatif terhadap pelaku jasa keuangan, dengan prioritas pada pihak yang dinilai krusial, mencurigakan, atau bermasalah.

"Ada baiknya memperluas audit investigatif ke hampir semua Pelaku Jasa Keuangan, dimulai dari yang krusial atau mencurigakan atau bermasalah. Tidak perlu setiap tahun, tetapi secara bergilir sehingga hampir semua mendapat audit," kata Parto.

Menurut Parto, persaingan usaha yang semakin ketat dapat mendorong pelaku jasa keuangan mengambil tindakan yang melanggar aturan demi mempertahankan kelangsungan usaha. Karena itu, ia menilai penguatan modal, segmentasi usaha, bimbingan, pengawasan, komunikasi, dan kemungkinan pemberian insentif perlu menjadi bagian dari upaya perbaikan.

"Oleh sebab itu, pelaku jasa keuangan juga perlu memperkuat modal, segmentasi usaha, mendapat bimbingan, pengawasan, komunikasi, bahkan jika perlu mendapat insentif," ucap Parto.

Parto turut menyoroti transparansi penjatahan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), yang menurutnya telah menjadi persoalan selama puluhan tahun dan tercermin dalam transaksi pasar sekunder pada awal pencatatan emiten.

"Saat-saat ini, dengan rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia berpotensi menimbulkan benturan kepentingan," ujar Parto.