BAPPISUS Dorong PLN Perkuat Keandalan Listrik Nasional

Penguatan sistem ketenagalistrikan nasional menjadi perhatian dalam koordinasi antara Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan PT PLN (Persero). Kepala BAPPISUS Aris Marsudiyanto meminta PLN memastikan program strategis pemerintah di sektor energi terlaksana secara optimal, dilansir dari Medcom. Arahan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi PT PLN (Persero), serta jajaran Direksi PLN Group dalam pertemuan di Auditorium PLN Pusat, Jakarta, Kamis (5/11).

Forum ini sekaligus menjadi sarana menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan aktivitas operasional perusahaan. Dalam pembahasan tersebut, perhatian diarahkan pada dua tanggung jawab utama PLN, yakni menyediakan layanan listrik yang dapat diandalkan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan. Keduanya perlu berjalan beriringan agar kebutuhan energi saat ini maupun mendatang dapat terpenuhi.

Aris menilai kontribusi PLN terhadap pembangunan nasional sangat penting, terutama melalui penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Perusahaan juga perlu mempertahankan keterjangkauan tarif listrik tanpa mengabaikan kemampuan usaha untuk terus berkembang.

Perencanaan kapasitas listrik harus realistis

Kebutuhan peningkatan kapasitas pembangkit dan sistem ketenagalistrikan diperkirakan menjadi tantangan dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, setiap rencana pengembangan harus disusun berdasarkan perhitungan yang matang dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam merealisasikannya. Aris mengingatkan bahwa aspek keekonomian, kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kapasitas pelaksanaan merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana. Perhitungan tersebut diperlukan agar sasaran pengembangan tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dapat diwujudkan secara bertanggung jawab.

Menurut Aris, target pembangunan sektor ketenagalistrikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan pelaksanaannya. "Perencanaan harus disusun secara realistis dan dapat dilaksanakan. Setiap target perlu memperhitungkan kesiapan pendanaan, ketersediaan sumber energi, serta kemampuan pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawabkan."

Selain perencanaan kapasitas, penyelesaian persoalan operasional dan kebijakan juga menjadi perhatian BAPPISUS. Aris meminta jajaran PLN menyampaikan kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program, termasuk persoalan yang membutuhkan keterlibatan kementerian atau lembaga lain. Ia menjelaskan bahwa pendekatan komunikasi dan kerja sama menjadi salah satu cara untuk menemukan penyelesaian bersama.

Dengan demikian, persoalan koordinasi lintas sektor dapat segera dibahas sebelum berdampak pada kelangsungan program perusahaan. Aris juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam mengidentifikasi hambatan agar setiap persoalan memperoleh tindak lanjut yang sesuai.

"Kita kedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Apabila terdapat persoalan, sampaikan agar dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya bersama. Jangan sampai hambatan yang sebenarnya dapat dikoordinasikan justru berlarut-larut dan mengganggu pelaksanaan program."

PLN prioritaskan keandalan dan transisi energi

Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menyambut arahan Kepala BAPPISUS beserta jajaran. Ia menyampaikan bahwa perusahaan sedang menjalankan transformasi bisnis dengan menempatkan keandalan sistem kelistrikan sebagai prioritas utama. Dalam proses tersebut, PLN juga berupaya menjaga tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Perusahaan menghadapi kebutuhan untuk mengembangkan energi bersih, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keseimbangan bauran energi, biaya, dan kemampuan pasokan. Suroso menjelaskan bahwa pengembangan energi bersih tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan menjaga kestabilan pasokan listrik. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kedaulatan energi tanpa mengesampingkan keterjangkauan biaya bagi pelanggan.

Ia menegaskan posisi keandalan sistem sebagai dasar pelaksanaan transformasi perusahaan.

"Bagi PLN, keandalan sistem adalah hal yang utama. Kami akan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan bauran energi, sehingga upaya kami dalam mencapai kedaulatan energi tetap sejalan dengan keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat." Selain menyampaikan perkembangan transformasi bisnis, Suroso menyatakan PLN masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari Kepala BAPPISUS. Dukungan tersebut diperlukan untuk mendorong perbaikan internal sekaligus memastikan pelaksanaan arahan Presiden berjalan optimal.

Menurut Suroso, kesamaan komitmen seluruh unsur organisasi menjadi bagian penting dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Hal tersebut mencakup Dewan Komisaris, Direksi, subholding, hingga anak perusahaan yang berada dalam lingkungan PLN Group.

Koordinasi pengawasan program strategis pemerintah

Pertemuan BAPPISUS dan PLN Group juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan, pengendalian, serta pemantauan program pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Koordinasi tersebut menjadi ruang pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan agenda prioritas Presiden.

Melalui komunikasi antarlembaga, isu strategis mengenai peningkatan keandalan pasokan listrik dan hambatan implementasi program dapat diidentifikasi. Persoalan yang memerlukan dukungan lintas instansi juga menjadi bagian dari pembahasan bersama.

BAPPISUS menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Republik Indonesia dilaksanakan melalui fungsi pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan investigasi atas program pembangunan nasional. Sektor ketenagalistrikan termasuk dalam bidang yang mendapat perhatian karena memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.