26 Bank Harus Tingkatkan Free Float hingga 15 Persen

Sebanyak 26 bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih harus menambah porsi saham publik untuk memenuhi ketentuan minimum free float hingga 15 persen. Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, pemenuhan dilakukan secara bertahap hingga 31 Maret 2027 dan 31 Maret 2029 melalui penerbitan saham baru maupun pencarian investor strategis, dilansir dari Keuangan.

Data tersebut menunjukkan, 10 bank ditargetkan mencapai free float 12,5 persen pada 31 Maret 2027, sedangkan dua bank lainnya harus mencapai 15 persen pada tanggal yang sama. Sebanyak 14 bank memiliki tenggat pemenuhan 15 persen pada 31 Maret 2029.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) tercatat memiliki free float terendah dalam daftar, yakni 6,67 persen. Bank tersebut masih perlu menambah porsi saham publik sebesar 8,33 poin persentase untuk mencapai batas 15 persen.

Bank lain dengan free float rendah meliputi PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) sebesar 7,34 persen, PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) 7,53 persen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 7,54 persen, PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) 7,55 persen, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) 7,50 persen, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) 7,87 persen.

Di kelompok bank lainnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) memiliki free float 9,33 persen, PT Bank Permata Tbk (BNLI) 9,97 persen, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) dan PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) masing-masing 10,62 persen, serta PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) 11,17 persen.

Adapun PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) mencatat free float 11,87 persen, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) 12,76 persen, PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) 12,94 persen, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) 13,02 persen, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) 13,74 persen, PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) 13,96 persen, dan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) 14,63 persen.

Direktur Kepatuhan OK Bank Indonesia Efdinal Alamsyah mengatakan, perseroan masih memiliki tenggat pemenuhan free float hingga 2029. Bank mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan tersebut, bank mempertimbangkan penerbitan saham baru melalui rights issue maupun mencari investor strategis yang bersedia berinvestasi," ungkap Efdinal kepada Kontan.co.id, Jumat (23/10).

Efdinal menyebut kondisi pasar dapat menghambat pelaksanaan rights issue apabila investor memilih menahan diri atau tidak berpartisipasi. Opsi lain juga dapat dipertimbangkan apabila perseroan kesulitan memperoleh investor strategis maupun melaksanakan penerbitan saham baru.

Corporate Secretary Allo Bank Stacey Aryadi Suryoputro menyatakan perseroan berkomitmen memenuhi ketentuan free float 15 persen. Bank tersebut masih mengevaluasi strategi dengan mempertimbangkan dinamika pasar saham.

Allo Bank juga berkomunikasi dengan BEI dan memperluas pengenalan perusahaan kepada komunitas pasar modal, termasuk perusahaan sekuritas serta investor institusi lokal dan asing. Langkah tersebut ditujukan untuk membuka peluang investasi sebelum tenggat 31 Maret 2027.

Chief Strategy Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk Reza Iskandar Sardjono mengatakan perseroan terus memantau perkembangan regulasi dan menyiapkan langkah untuk memastikan kepatuhan. Danamon menilai peningkatan free float berpotensi mendukung likuiditas saham dan memperluas basis investor dalam jangka panjang.

Direktur Utama PT Bank Permata Tbk Meliza M. Rusli menyampaikan bahwa perseroan sedang mengkaji sejumlah opsi aksi korporasi. Pemilihan mekanisme akan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan modal, dan kepentingan pemegang saham, dengan keputusan yang akan disampaikan melalui keterbukaan informasi.

Di tengah penyesuaian kepemilikan saham publik tersebut, CIMB Group Holdings Berhad membantah adanya keputusan atau proposal resmi untuk memprivatisasi CIMB Niaga. Dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/10/2026), induk usaha tersebut menegaskan bahwa rencana privatisasi belum diputuskan.

"Grup belum mengambil keputusan maupun mengajukan proposal formal terkait kemungkinan privatisasi saham CIMB Niaga," tulis manajemen CIMB Group.

CIMB Group menyatakan CIMB Niaga tetap menjadi bagian penting dari operasional regionalnya. Grup juga menegaskan komitmen melanjutkan kegiatan usaha di Indonesia dan memenuhi ketentuan regulator, termasuk persyaratan minimum free float.

Sebelumnya, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan perusahaan masih menilai sejumlah alternatif untuk memenuhi aturan tersebut dan terus berkonsultasi dengan regulator.

"Kami saat ini masih melakukan penilaian terhadap beberapa opsi," kata Lani Darmawan.

Pemberitaan media Malaysia, The Star, sebelumnya menyebut CIMB Group mempertimbangkan sejumlah pilihan terkait kepemilikan saham CIMB Niaga, termasuk penempatan saham kepada investor strategis, penawaran umum perdana saham kembali atau re-IPO, dan privatisasi. Namun, CIMB Group menegaskan belum ada keputusan maupun proposal formal mengenai privatisasi.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan penambahan modal melalui rights issue atau Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pendanaan pembiayaan sekaligus meningkatkan porsi saham publik.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo sebelumnya menyampaikan bahwa perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang sehat untuk menjaga pertumbuhan pembiayaan sekitar 15 persen secara berkelanjutan, sekaligus memenuhi ketentuan free float 15 persen.

BSI berencana meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 6 November 2026. Perseroan berpotensi menerbitkan maksimal 6,8 miliar saham Seri B dengan potensi dilusi maksimal 12,85 persen dan menargetkan rights issue selesai pada kuartal I-2027.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sejumlah emiten bank masih menjalani proses pemenuhan free float dengan tenggat yang berbeda hingga 2029. Menurut dia, perusahaan terus berkoordinasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk menyiapkan aksi korporasi sesuai jadwal.

OJK bersama otoritas dan lembaga terkait memantau penerapan ketentuan tersebut melalui koordinasi, termasuk Satuan Tugas Monitoring Free Float yang dibentuk BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Dian menyatakan regulator membuka ruang konsultasi bagi emiten perbankan untuk membantu penyusunan langkah pemenuhan sesuai karakteristik masing-masing perusahaan. Jika ketentuan tidak dipenuhi hingga tenggat, mekanisme pengawasan dan tindak lanjut akan dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Terkait potensi delisting, OJK mendukung upaya bank mempertahankan akses ke pasar modal dan memperkuat tata kelola. Regulator mendorong aksi korporasi yang terencana agar pemenuhan free float tidak mengganggu operasional, permodalan bank, maupun perlindungan investor dan nasabah.