Bank Perketat Kredit Ruko di Tengah Penurunan Okupansi

Perbankan memperketat penyaluran kredit rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) di tengah melemahnya okupansi kawasan komersial. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan, meskipun peluang pasar masih tersedia, terutama di kawasan penyangga Jakarta. Seperti dilansir dari Keuangan, data OJK menunjukkan kredit segmen tersebut mengalami kontraksi per Agustus 2026.

Menurut data OJK, outstanding kredit ruko dan rukan turun 1,67% menjadi Rp 29,88 triliun pada Agustus 2026, dibandingkan Rp 30,39 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berlangsung ketika sejumlah kawasan komersial menghadapi tantangan dalam mempertahankan tingkat hunian penyewa.

Consumer Lending Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Enriko Sutarto, menyebut kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat turut memengaruhi keputusan pembiayaan properti.

"Kami melihat bahwa permintaan terhadap pembiayaan properti masih tetap ada, namun masyarakat saat ini cenderung lebih selektif dalam mengambil keputusan pembiayaan, sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat," ujar Enriko kepada Kontan, Rabu (4/11/2026).

Danamon masih melihat peluang pembiayaan ruko di kawasan penyangga Jakarta atau Bodetabek. Wilayah yang menjadi perhatian mencakup BSD City, Serpong, Karawaci, dan Cikarang, khususnya lokasi yang memiliki aktivitas logistik dan industri.

Menurut catatan kinerja Danamon, penyaluran KPR hingga semester I 2026 tumbuh sekitar 7%–9% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Rata-rata nilai pembiayaan berada di kisaran Rp 1,5 miliar, sedangkan penawaran bunga dimulai dari 3,75% dengan skema tetap selama tiga tahun.

Dari sisi BCA, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, memproyeksikan penyaluran kredit ruko dan rukan tetap tumbuh positif sepanjang 2026. Proyeksi tersebut sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Hingga September 2026, outstanding KPR BCA tercatat mencapai Rp 143,7 triliun dengan pertumbuhan yang dinilai sehat. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) secara keseluruhan berada pada level 1,8%.

Hera menjelaskan bahwa BCA menggunakan pendekatan berbasis data dan pengenalan nasabah untuk mengendalikan risiko pembiayaan properti.

"Upaya BCA dalam menjaga kualitas kredit properti antara lain dengan pemanfaatan data analytics, serta pengenalan nasabah yang lebih dekat dari cabang," ujar Hera kepada Kontan, Rabu (4/11/2026).

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga menerapkan pengawasan terhadap portofolio kredit komersial. Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, menyebut perusahaan mengandalkan sistem peringatan dini atau early warning system serta evaluasi portofolio secara berkala.

Pengawasan tersebut mencakup pemantauan langsung terhadap tingkat okupansi kawasan dan kelayakan usaha debitur. BTN menggunakan langkah tersebut untuk mengantisipasi potensi gagal bayar sejak dini.

Dalam penyaluran kredit komersial berikutnya, BTN dan pelaku perbankan lainnya mengarahkan pembiayaan pada properti dengan harga terjangkau bagi pelaku UMKM serta didukung permintaan riil. Seleksi agunan dan kerja sama dengan ekosistem pengembang juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan portofolio pembiayaan ruko.