Bank Mandiri Gadai Saham JARR dan PGUN sebagai Jaminan Kredit

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerima gadai seluruh saham milik pemegang saham pengendali PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) sebagai jaminan fasilitas kredit bagi perusahaan terafiliasi kedua emiten. Transaksi yang dilakukan pada 30 September 2026 ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi risiko kredit dan struktur kepemilikan apabila terjadi gagal bayar, dilansir dari Keuangan.

Berdasarkan keterbukaan informasi JARR pada 7 Oktober 2026, PT Eshan Agro Sentosa menggadaikan 7.997.556.204 saham atau setara 100% kepemilikannya di JARR kepada Bank Mandiri. Saham tersebut dijaminkan untuk fasilitas kredit yang diperoleh perusahaan terafiliasi JARR.

Pada tanggal yang sama, PGUN mengungkapkan bahwa PT Araya Agro Lestari juga menggadaikan 2.205.667.896 saham atau setara 100% kepemilikannya di PGUN kepada Bank Mandiri. Jaminan tersebut berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima perusahaan terafiliasi PGUN.

Kedua emiten menyatakan transaksi tersebut tidak mengubah pengendalian perusahaan. Eshan Agro Sentosa tetap menjadi pengendali JARR, sedangkan Araya Agro Lestari mempertahankan statusnya sebagai pengendali PGUN. Gadai saham itu juga tidak menyebabkan dilusi kepemilikan ataupun perubahan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai penggunaan saham sebagai jaminan kredit harus disertai pengelolaan risiko yang cermat, terutama ketika harga saham mengalami volatilitas.

"Bank perlu memastikan kecukupan nilai agunan terhadap eksposur kredit, memantau pergerakan harga saham secara berkala, serta memperhitungkan potensi penurunan nilai jaminan," ujar Nafan Aji Gusta kepada Kontan.co.id, Jumat (9/10/2026).

Menurut Nafan, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas kredit. Nilai agunan saja tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan pembayaran debitur.

Apabila debitur gagal membayar kewajibannya dan Bank Mandiri mengeksekusi jaminan, kepemilikan saham JARR dan PGUN berpotensi berubah. Dampaknya bergantung pada mekanisme eksekusi serta pihak yang menerima pengalihan saham.

Nafan menilai eksekusi jaminan tidak otomatis menjadikan Bank Mandiri sebagai pemilik atau pengendali permanen kedua emiten. Bank dapat menjual saham kepada pihak ketiga untuk memulihkan eksposur kredit dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagi investor JARR dan PGUN, gadai seluruh saham milik pemegang saham pengendali perlu dicermati karena eksekusi dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan berpotensi menimbulkan tekanan jual. Sementara itu, investor BMRI perlu memperhatikan kualitas debitur, kecukupan nilai agunan, serta kemampuan bank memulihkan kredit jika terjadi gagal bayar.

Dari sisi regulasi, penilaian atas kemungkinan kepemilikan saham oleh bank mengacu pada ketentuan penyertaan modal yang berlaku. POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum mengalami perubahan melalui POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.

Dalam POJK Nomor 26 Tahun 2024, bank umum konvensional dilarang melakukan penyertaan modal selain kepada lembaga jasa keuangan dan perusahaan lain yang mendukung industri perbankan. Adapun bank umum syariah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan syariah dan lembaga nonkeuangan yang mendukung industri perbankan syariah serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Peraturan tersebut juga mencabut sejumlah ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2022, yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38. Karena itu, konsekuensi hukum kepemilikan saham akibat eksekusi agunan harus dinilai berdasarkan dasar hukum, sifat kepemilikan, dan ketentuan yang relevan.

Nafan menyatakan Bank Mandiri perlu mengevaluasi dasar hukum serta dampak terhadap kegiatan usaha dan tata kelola apabila memperoleh saham JARR atau PGUN melalui eksekusi jaminan. Penjualan saham kepada investor atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan dapat menjadi salah satu opsi penyelesaian.

Bank juga dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan mekanisme penyelesaian sesuai aturan apabila kepemilikan akibat eksekusi menimbulkan persoalan regulasi. Namun, kepemilikan saham melalui eksekusi agunan tidak serta-merta dapat dinyatakan melanggar ketentuan karena penilaiannya bergantung pada karakter transaksi dan aturan yang berlaku.

Transaksi gadai saham JARR dan PGUN juga perlu dibedakan dari repurchase agreement (repo) yang diatur dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, repo merupakan kontrak jual atau beli efek yang disertai janji membeli atau menjual kembali pada waktu dan harga yang telah ditentukan, dengan perpindahan kepemilikan efek sebagai salah satu karakteristiknya.

Berdasarkan keterbukaan informasi kedua emiten, transaksi dengan Bank Mandiri merupakan gadai saham sebagai jaminan fasilitas kredit, bukan transaksi yang dapat langsung disamakan dengan repo. Bank Mandiri juga tidak otomatis menjadi pemilik saham hanya karena menerima gadai, sementara kedua pemegang saham pengendali tetap mempertahankan status pengendaliannya.