Bank Mandiri Gadai Saham JARR dan PGUN untuk Jaminan Kredit

Bank Mandiri menerima gadai seluruh saham milik dua pemegang saham pengendali PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) sebagai jaminan fasilitas kredit bagi perusahaan terafiliasi kedua emiten. Transaksi yang berlangsung pada 30 September 2026 itu berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan apabila terjadi gagal bayar dan eksekusi agunan, dilansir dari Keuangan.

Berdasarkan keterbukaan informasi JARR dan PGUN pada 7 Oktober 2026, PT Eshan Agro Sentosa menggadaikan 7.997.556.204 saham JARR kepada Bank Mandiri. Jumlah tersebut setara dengan 100% kepemilikan Eshan Agro Sentosa di perusahaan tersebut.

Dalam transaksi terpisah, PT Araya Agro Lestari menggadaikan 2.205.667.896 saham PGUN kepada bank yang sama. Saham tersebut juga mencakup 100% kepemilikan Araya Agro Lestari pada emiten perkebunan kelapa sawit itu.

Kedua emiten menyatakan bahwa pengikatan jaminan tidak mengubah pengendalian perusahaan. Eshan Agro Sentosa tetap menjadi pengendali JARR dan Araya Agro Lestari tetap mengendalikan PGUN, tanpa dilusi kepemilikan maupun perubahan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, penggunaan saham sebagai agunan kredit perlu disertai pengawasan terhadap perubahan harga pasar dan kecukupan nilai jaminan. Risiko tersebut perlu diperhitungkan untuk menjaga kualitas kredit bank.

“Bank perlu memastikan kecukupan nilai agunan terhadap eksposur kredit, memantau pergerakan harga saham secara berkala, serta memperhitungkan potensi penurunan nilai jaminan,” ujar Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas.

Nafan menjelaskan bahwa kemampuan debitur memenuhi kewajiban menjadi faktor utama dalam menilai kualitas kredit. Nilai agunan saja tidak cukup untuk memastikan fasilitas kredit dapat dilunasi.

Jika debitur gagal membayar kewajibannya, Bank Mandiri berpotensi mengeksekusi saham yang dijaminkan. Langkah tersebut dapat mengubah struktur kepemilikan JARR dan PGUN, bergantung pada mekanisme eksekusi serta pihak yang menerima pengalihan saham.

Menurut Nafan, eksekusi jaminan tidak otomatis menjadikan Bank Mandiri sebagai pemilik atau pengendali permanen kedua emiten. Bank dapat menjual saham kepada pihak ketiga untuk memulihkan eksposur kredit, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagi investor JARR dan PGUN, gadai saham oleh pemegang saham pengendali menimbulkan risiko perubahan pengendalian dan kemungkinan tekanan jual jika agunan dieksekusi. Sementara itu, investor BMRI perlu memperhatikan kualitas debitur, kecukupan jaminan, dan kemampuan bank memulihkan kredit apabila terjadi gagal bayar.

Dari sisi regulasi, kepemilikan saham oleh bank apabila terjadi eksekusi perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan penyertaan modal bank sebelumnya tercantum dalam POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, yang kemudian mengalami perubahan melalui POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.

POJK Nomor 26 Tahun 2024 membatasi penyertaan modal bank umum konvensional pada lembaga jasa keuangan dan perusahaan lain yang mendukung industri perbankan. Adapun bank umum syariah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan syariah dan lembaga nonkeuangan yang mendukung industri perbankan syariah serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Peraturan tersebut juga mencabut sejumlah ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2022, yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38. Karena itu, penilaian atas kemungkinan kepemilikan saham akibat eksekusi agunan perlu mempertimbangkan dasar hukum, sifat kepemilikan, dan ketentuan yang secara khusus berlaku.

Nafan menilai Bank Mandiri perlu mengevaluasi dasar hukum dan konsekuensi terhadap kegiatan usaha serta tata kelola apabila memperoleh saham JARR atau PGUN melalui eksekusi. Penjualan kepada investor atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan dapat menjadi salah satu opsi penyelesaian.

Bank juga dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan apabila kepemilikan akibat eksekusi menimbulkan persoalan regulasi. Namun, kepemilikan saham yang timbul dari eksekusi agunan tidak otomatis berarti pelanggaran aturan karena penilaiannya bergantung pada dasar hukum dan karakter transaksi.

Transaksi gadai saham tersebut juga perlu dibedakan dari repurchase agreement (repo) yang diatur dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan. Repo merupakan kontrak jual atau beli efek yang disertai janji untuk membeli atau menjual kembali pada waktu dan harga yang telah ditentukan, dengan perpindahan kepemilikan efek sebagai salah satu karakteristiknya.

Berdasarkan keterbukaan informasi JARR dan PGUN, saham yang dijaminkan kepada Bank Mandiri merupakan agunan fasilitas kredit bagi perusahaan terafiliasi, bukan transaksi repo. Dengan demikian, penerimaan gadai tersebut tidak otomatis memindahkan kepemilikan saham kepada bank, sementara status pengendalian kedua emiten tetap berada pada pemegang saham masing-masing.