Bangladesh Bentuk Dewan Pengupahan untuk Tinjau Upah Buruh Garmen

Pemerintah Bangladesh membentuk dewan pengupahan beranggotakan enam orang untuk meninjau upah pekerja garmen pada Senin, 2 November 2026. Kebijakan ini diumumkan di tengah demonstrasi buruh yang terus meluas di sejumlah kawasan industri dan mengganggu aktivitas pabrik serta transportasi, dilansir dari Medcom. Pembentukan dewan tersebut dilakukan setelah pemerintah menggelar pembahasan bersama perwakilan pekerja dan pemimpin industri.

Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh, Ariful Haque Chowdhury, juga meminta para pekerja menghentikan aksi dan kembali menjalankan aktivitas di pabrik. Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar USD245. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan upah minimum saat ini yang mencapai 12.500 taka.

Tuntutan kenaikan upah muncul karena meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Para buruh mengeluhkan kenaikan harga pangan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan yang semakin mengurangi daya beli mereka.

Menurut laporan yang dikutip Medcom, aparat kepolisian menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran yang memblokir persimpangan jalan utama di Dhaka. Sejumlah pengunjuk rasa dilaporkan melemparkan batu bata ke arah petugas selama bentrokan berlangsung. Gangguan juga terjadi di Gazipur, kawasan industri di pinggiran ibu kota. Ratusan pekerja memblokir jalan raya utama sehingga arus transportasi di wilayah tersebut mengalami hambatan.

Superintendent Polisi Industri Gazipur, Mohammad Amjad Hossain, menyatakan demonstrasi tersebut menyebabkan pemilik pabrik menutup sekitar 25 hingga 30 fasilitas produksi. Pemerintah kemudian mengerahkan personel Penjaga Perbatasan Bangladesh atau Border Guard Bangladesh untuk membantu menjaga ketertiban. Gelombang demonstrasi terbaru ini menyusul aksi serupa di Ashulia, salah satu pusat manufaktur garmen utama di sekitar Dhaka. Pada Sabtu sebelumnya, puluhan pabrik menghentikan kegiatan produksi setelah pekerja menggelar protes menuntut peningkatan upah.

Ariful Haque Chowdhury memperingatkan bahwa gangguan produksi yang berlangsung lama berpotensi menghambat pengiriman barang ekspor. Kondisi tersebut juga dapat menunda pembayaran dari pembeli internasional dan menambah beban keuangan bagi produsen maupun pekerja. Perselisihan upah ini menjadi perhatian karena industri garmen merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bangladesh.

Sektor tersebut mempekerjakan sekitar 4 juta orang dan menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor negara itu. Industri pakaian jadi Bangladesh merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Kontribusinya mencapai sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sekaligus menjadi pemasok pakaian bagi berbagai merek ternama dari negara-negara Barat.

Di sisi lain, para produsen menghadapi tekanan akibat peningkatan biaya produksi dan keterbatasan pasokan energi. Kelangkaan gas serta listrik yang terjadi secara berkala, ditambah ketidakpastian pasar energi akibat ketegangan di Timur Tengah, turut menjadi tantangan bagi keberlangsungan industri tersebut.