Bali Terapkan PJJ dan WFH untuk Atasi Antrean BBM

Antrean bahan bakar minyak (BBM) yang memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendorong Pemerintah Provinsi Bali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah (WFH) pada 15–17 Oktober 2026. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil kebijakan tersebut untuk mengurangi hambatan mobilitas sekaligus mendukung percepatan distribusi BBM, dilansir dari Detikcom.

Kebijakan itu tertuang dalam surat bernomor B.39.000.8/48413/TLK/B.ORG tertanggal Rabu, 14 Oktober 2026. Aturan mencakup kegiatan pembelajaran di sekolah negeri dan swasta serta pengaturan kerja dari rumah bagi pegawai, termasuk guru.

Koster menyatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PT Pertamina sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, distribusi BBM akan dilakukan secara bertahap dengan percepatan operasional depo dan SPBU selama 24 jam.

Dalam penjelasan yang dikutip dari unggahan Instagram resmi Koster Update pada Kamis (15/10/2026), Koster menyampaikan alasan penerapan kebijakan kerja dari rumah.

"Perlu langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini. Atas kesepakatan dengan Direktur Utama Pertamina, kami memberlakukan WFH pada 15 sampai 17 Oktober 2026 untuk mendukung kelancaran distribusi BBM," ujar Wayan Koster, Gubernur Bali.

Ketentuan pembelajaran daring berlaku untuk seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta pada periode yang sama. Sekolah diminta memastikan kegiatan belajar tetap efektif sesuai ketentuan masing-masing satuan pendidikan.

Surat kebijakan tersebut memuat instruksi agar kegiatan belajar dan perkuliahan dilakukan secara daring mulai 15 hingga 17 Oktober 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap harus memperhatikan efektivitas proses pendidikan.

Selain siswa dan mahasiswa, guru di sekolah negeri maupun swasta juga termasuk dalam pengaturan WFH. Namun, pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, menangani keadaan darurat, atau menjaga keamanan tetap harus bekerja dari kantor.

Ketentuan itu mewajibkan unit pelayanan terkait memastikan layanan publik, kedaruratan, dan keamanan berjalan optimal. Dengan demikian, kebijakan kerja dari rumah tidak berlaku bagi seluruh pegawai tanpa pengecualian.

Dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota turut menindaklanjuti kebijakan pemerintah provinsi. Di Denpasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menerbitkan Surat Edaran Nomor B/100.3.4/99/DISDIKPORA tentang antisipasi kelangkaan BBM terkait pembelajaran.

Kepala Disdikpora Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, menjelaskan bahwa pembelajaran daring diberlakukan bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut berlaku mulai Kamis (15/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik akibat kelangkaan BBM.

Wiratama juga meminta seluruh kepala satuan pendidikan di Denpasar mengikuti ketentuan dalam surat edaran tersebut.

"Untuk seluruh satuan pendidikan swasta/negeri di Kota Denpasar untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dari hari Kamis, 15 Oktober 2026 s/d Sabtu 17 Oktober 2026," ujar Anak Agung Gede Wiratama, Kepala Disdikpora Denpasar, seperti dikutip Detikcom.

Di tengah penerapan PJJ dan WFH, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Bali justru dilaporkan semakin panjang. Menurut laporan Detikcom, antrean tersebut mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa antrean berpotensi bertambah karena warga memanfaatkan kebijakan WFH untuk mengisi BBM. Sejumlah pengendara bahkan dilaporkan sudah mengantre sejak pukul 03.00 Wita, sebelum SPBU mulai beroperasi.