AS Perketat Pengawasan Kamera Flock di Tengah Protes Privasi

Perdebatan tentang pengawasan berbasis kamera menguat di Amerika Serikat setelah Flock Safety menghadapi penolakan publik, pembatasan kontrak, dan langkah legislatif federal. Pada 6 Oktober 2026, BBC melaporkan luasnya jaringan pengawasan di New York dan dampaknya terhadap privasi warga.

Platform Domain Awareness System milik NYPD menghubungkan lebih dari 80.000 kamera dengan drone, data media sosial, serta sistem pelacakan kendaraan. Michelle Dahl dari Surveillance Technology Oversight Project mengatakan jaringan itu dapat menampilkan profil orang dan menelusuri pergerakannya.

“Semua ini nyaris tak terlihat jika Anda tidak mencarinya,” ujar Michelle Dahl, direktur eksekutif Surveillance Technology Oversight Project.

Dahl mengatakan akses terhadap sistem tersebut tersedia bagi petugas polisi melalui ponsel. Menurut BBC, sistem itu juga dapat menghubungkan pergerakan kendaraan hingga ke negara bagian lain.

“Setiap petugas polisi di kota ini bisa mengaksesnya melalui ponsel mereka dan menampilkan profil hampir siapa saja yang sedang berjalan di sekitar,” ujar Dahl.

Dalam perjalanan menuju kantor BBC di Manhattan, Dahl dan reporter menghitung 16 kamera dalam beberapa langkah. Kamera milik bisnis, pemilik gedung, penyewa properti, dan pemerintah kota disebut dapat menjadi bagian dari jaringan pengawasan.

“Tetapi Departemen Kepolisian New York (NYPD) kemungkinan dapat mengaksesnya dengan mudah. Jika ada penyelidikan, mereka sering kali hanya meminta rekamannya kepada pemilik, dan orang-orang biasanya menyerahkannya,” ujar Dahl.

Skala pengawasan Flock menjadi sorotan tersendiri. BBC menyebut perusahaan mengoperasikan lebih dari 100.000 kamera di 6.000 komunitas, sedangkan Bernie Sanders menyebut jumlahnya lebih dari 120.000 kamera.

Menurut Flock, jaringannya memproses lebih dari 20 miliar pembacaan kendaraan setiap bulan. Sistem tersebut juga mencakup teknologi pengenalan wajah yang dapat memperluas pencarian aparat melampaui wilayah yurisdiksi mereka.

“Semakin Anda mulai memperhatikannya, semakin banyak yang akan Anda lihat,” ujar Dahl.

Tekanan terhadap Flock muncul setelah sedikitnya 46 kasus penyalahgunaan dilaporkan, termasuk pencarian terhadap pasangan, mantan pasangan, dan orang yang tidak dikenal. Tahun ini, lebih dari 50 kota disebut telah memutus hubungan kerja sama dengan perusahaan.

Flock merespons kritik dengan mekanisme pengamanan baru. Perusahaan memperpendek retensi data default menjadi tujuh hari pada Agustus dan mewajibkan pelanggan menggunakan alat audit yang dapat mengunci petugas ketika pencarian tidak biasa terdeteksi.

“Pengkhianatan terhadap tujuan penggunaan teknologi ini dan sama sekali tidak dapat diterima,” ujar juru bicara Flock mengenai penyalahgunaan sistem.

Perusahaan tetap menyatakan teknologinya membantu penyelidikan kriminal. Flock juga mengatakan jumlah komunitas yang bergabung masih jauh lebih besar daripada yang meninggalkannya.

“Jumlah komunitas yang memilih Flock terus jauh melampaui jumlah yang meninggalkannya,” ujar juru bicara Flock.

Juru bicara perusahaan menambahkan bahwa pertumbuhan pelanggan berlangsung jauh lebih cepat daripada kehilangan pelanggan. Flock menyebut teknologi tersebut digunakan untuk membantu menemukan anak hilang, kendaraan curian, serta menyelesaikan kasus pembunuhan dan kejahatan kekerasan.

“Kami mendapatkan pelanggan baru dengan laju sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat kehilangan pelanggan,” ujar juru bicara Flock.

Di tingkat federal, Senator Bernie Sanders pada Jumat mengajukan Ban Flock Act. RUU itu melarang lembaga federal menggunakan atau mengakses data pembaca pelat nomor otomatis (ALPR) yang dikumpulkan kamera kepolisian lokal maupun perusahaan swasta.

RUU tersebut tidak hanya menyasar Flock, melainkan seluruh sistem ALPR. Pengecualian diberikan untuk pengumpulan tol dan penggunaan yang disetujui Kongres, dengan retensi data maksimal 48 jam.

Jika disahkan, negara bagian dan pemerintah lokal yang tidak mematuhi aturan dapat kehilangan hibah dari lima departemen federal. Warga juga dapat menggugat pemerintah federal, sementara jaksa agung negara bagian diberi kewenangan menegakkan aturan.

Alexandria Ocasio-Cortez dan Jeff Merkley tercatat sebagai co-sponsor. Namun, Telset.id mencatat peluang RUU tersebut untuk menjadi undang-undang masih menghadapi tantangan.

Dalam kasus terpisah, pasqualepillitteri.it melaporkan hakim federal menyatakan pencarian di Flock inkonstitusional. Laporan itu menambah tekanan hukum terhadap penggunaan teknologi pengawasan berbasis ALPR.

Kasus penyalahgunaan juga menjadi dasar tuntutan pengamanan lebih ketat. Seorang mantan petugas Milwaukee mengaku bersalah setelah melakukan pencarian terhadap mantan pasangannya dan mantan kekasih orang tersebut sebanyak 179 kali dengan alasan “investigasi”.

Investor Jason Calacanis mengusulkan mekanisme persetujuan ganda untuk pencarian. Dalam wawancara podcast, ia menyarankan sistem “double-key” yang mengharuskan dua orang menyetujui sebuah pencarian.

CEO Flock Garrett Langley menanggapi gagasan itu dengan menyebutnya sedang “di papan tulis”. Langley dan Flock dijadwalkan hadir dalam sesi diskusi acara Disrupt pada 13-15 Oktober di downtown San Francisco.