AS Korsel dan Jepang Tegaskan Denuklirisasi Korea Utara

Komitmen untuk menghentikan program senjata nuklir Korea Utara kembali ditegaskan oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Penegasan tersebut disampaikan pada Sabtu (31 Oktober), menyusul pertemuan tiga menteri luar negeri di Atlanta, Georgia, AS, di tengah peluang dialog antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Dilansir dari Internasional, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengadakan pembicaraan pada Jumat di sela-sela pertemuan Kelompok 20 (G20).

Departemen Luar Negeri AS menyatakan ketiganya kembali menegaskan komitmen bersama terhadap denuklirisasi Korea Utara. Selain membahas penghentian ambisi nuklir Pyongyang, ketiga negara berjanji melaksanakan seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB. Komitmen tersebut mencakup larangan memberikan dukungan pendapatan bagi program nuklir dan pengembangan rudal balistik Korea Utara.

Meski menghadapi sanksi internasional selama bertahun-tahun, Korea Utara tetap mempertahankan persenjataan atomnya. Negara tersebut juga mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok serta telah memasukkan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir ke dalam hukum nasional.

Rezim Kim Jong Un berulang kali menyatakan bahwa persenjataan nuklir negaranya bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Sikap tersebut menjadi hambatan utama dalam upaya diplomatik untuk mendorong perlucutan senjata. Spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan Trump dan Kim Jong Un kembali meningkat menjelang KTT APEC bulan depan di China. Trump berulang kali menyampaikan kesediaannya untuk membuka pembicaraan nuklir dengan Pyongyang.

Presiden AS tersebut juga mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Pada tahun sebelumnya, Trump bahkan menyimpang dari kebijakan lama Washington dengan mengakui Korea Utara sebagai kekuatan nuklir dalam pengertian tertentu. Trump sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Kim Jong Un. Sikap terbuka tersebut memunculkan kemungkinan dimulainya kembali komunikasi langsung antara kedua pemimpin.

Para analis dan badan intelijen Korea Selatan memperkirakan Kim Jong Un mungkin telah menyampaikan sikap Pyongyang mengenai kemungkinan perundingan dengan Trump kepada Beijing. Informasi tersebut diduga disampaikan saat kunjungan Kim baru-baru ini ke Dandong, kota perbatasan Tiongkok. Di sisi lain, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung terus mendorong pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara.

Ia berulang kali menawarkan pembicaraan tanpa prasyarat kepada Pyongyang. Pada September, Lee mengusulkan agar Washington mempertimbangkan pembekuan program nuklir Korea Utara sebagai langkah awal, bukan menuntut penghapusan seluruh persenjataan secara langsung. Sebagai imbalannya, sanksi terhadap Pyongyang dapat dicabut.

Namun, pendekatan tersebut menuai kritik. Para penentangnya menilai pembekuan program nuklir berisiko memberikan pengakuan tersirat terhadap status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir, sementara negara tersebut berpotensi memperoleh pelonggaran sanksi tanpa menyerahkan persenjataannya.

Sejumlah analis juga menyoroti sikap Tiongkok yang dinilai mengarah pada penerimaan tersirat terhadap status nuklir Korea Utara. Indikasinya terlihat dari tidak adanya penyebutan denuklirisasi dalam pernyataan yang diterbitkan setelah pertemuan Kim Jong Un dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Juni. Sementara itu, Pyongyang kembali menolak tekanan internasional pada Sabtu.

Pemerintah Korea Utara mengecam pernyataan bersama yang dikeluarkan kelompok negara pemantau pelaksanaan sanksi terhadap negaranya. Korea Utara menegaskan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengubah kebijakan nuklirnya. Dalam pernyataannya, Pyongyang menyebut, "Upaya sanksi yang klise dari AS dan negara-negara Barat tidak akan mampu memengaruhi posisi DPRK (Korea Utara) sebagai negara pemilik senjata nuklir."