Kadin Tunggu Undangan Kemnaker Bahas UMP 2027

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 masih menunggu pembahasan antara pemerintah dan kalangan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, hingga Rabu (21/10/2026), pengusaha belum menerima undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membicarakan besaran kenaikan upah, dilansir dari Nasional.

Menurut Sarman, kepastian mekanisme pembahasan diperlukan karena masa bakti Dewan Pengupahan Nasional sebelumnya telah berakhir, sedangkan kepengurusan baru belum terbentuk. Kondisi tersebut membuat kalangan pengusaha masih menunggu strategi pemerintah dalam menentukan kebijakan upah minimum tahun depan.

Sarman menjelaskan bahwa pembahasan perlu memiliki landasan yang jelas agar keputusan mengenai kenaikan UMP dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak terkait.

"Kami sedang menunggu bagaimana strategi Kemnaker dalam membahas kenaikan atau besaran UMP 2027, mengingat Dewan Pengupahan Nasional sampai saat ini belum ada yang baru," ujar Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.

Usulan serikat pekerja yang mendorong kenaikan upah minimum sebesar 7%-9% juga menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pengupahan. Sarman menilai setiap usulan harus dilengkapi dasar perhitungan dan data yang dapat disepakati oleh pengusaha, pekerja, serta pemerintah.

Menurut Sarman, penentuan persentase kenaikan upah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung penetapan nilai alfa.

Dengan dasar statistik yang jelas, perhitungan kenaikan UMP diharapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kadin menilai penentuan besaran upah juga perlu mempertimbangkan kondisi operasional dan kemampuan keuangan dunia usaha.

Kalangan pengusaha saat ini menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga energi, bahan bakar minyak (BBM), gas, logistik, dan bahan baku impor. Menurut Sarman, tekanan tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian geopolitik global yang turut memengaruhi kondisi usaha.

Karena itu, Kadin meminta pembahasan kenaikan UMP melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui dialog. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa penyesuaian upah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan keberlangsungan pekerjaan.

"Pembahasan harus mengedepankan dialog agar kenaikan UMP tidak membebani pelaku usaha. Kami ingin menghindari risiko rasionalisasi, pengurangan jam kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar Sarman Simanjorang.