Yassierli Tetapkan UMP 2027 Mengacu UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Pemerintah akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober 2026 sebagai acuan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pembahasan kebijakan tersebut akan melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sebelum disampaikan kepada Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), dilansir dari Nasional.

Yassierli menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (21/10/2026). Pemerintah juga akan membahas kemungkinan aturan turunan melalui LKS Tripnas, meskipun ia menilai undang-undang baru tersebut sudah cukup untuk mengakomodasi penetapan upah minimum.

Menaker menegaskan bahwa substansi kebijakan pengupahan tahun depan akan mengikuti ketentuan hukum yang baru disahkan.

"Namun, untuk poin-poinnya, kita akan mengikuti undang-undang yang baru," kata Yassierli.

Dalam proses penetapan UMP 2027, pemerintah juga akan memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di setiap daerah. Yassierli menjelaskan bahwa evaluasi tersebut akan menggunakan data yang tersedia untuk memperkirakan kebutuhan hidup masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia menyebut penghitungan KHL menjadi bagian dari pelaksanaan amanat undang-undang baru, dengan hasil estimasi yang nantinya digunakan dalam pembahasan kebijakan upah minimum.

"Jadi, KHL nanti kita evaluasi, kita estimasi, kita hitung dari data yang ada. Nanti kita targetkan, kita keluar dengan estimasi kira-kira KHL itu seperti apa," ungkap Yassierli.

Mengenai usulan kenaikan upah minimum sebesar 9,5% dari kalangan buruh, Yassierli menyatakan penetapan besaran upah akan disampaikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Proses tersebut juga akan mempertimbangkan masukan dari Depenas.

Yassierli menjelaskan bahwa pembahasan mengenai besaran kenaikan upah untuk setiap daerah akan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan lembaga pengupahan nasional.

"Nanti masing-masing, ya. Depenas yang bahas nanti," ungkap Yassierli.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan upah minimum regional (UMR) 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Menurut Iqbal, usulan tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Iqbal menjelaskan bahwa usulan itu mengacu pada formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sebagai komponen penghitungan kenaikan upah minimum.

Dalam konferensi pers daring di Jakarta pada Selasa (13/10/2026), Iqbal memaparkan bahwa indeks tertentu dalam formula tersebut berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Rentang itu menjadi salah satu komponen untuk memperkirakan kenaikan upah minimum tahun depan.

"Aturan tersebut menyatakan bahwa kenaikan upah minimum didasarkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu itu sebesar 0,5 sampai dengan 0,9. Dengan demikian, kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang," kata Iqbal.

Berdasarkan perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, rata-rata inflasi pada Oktober 2025 hingga September 2026 tercatat sebesar 3,20%. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan dalam periode yang sama mencapai 5,43%.

Dengan menggunakan indeks tertentu pada batas maksimal 0,9, perhitungan kedua organisasi tersebut menghasilkan potensi kenaikan upah minimum sebesar 7,8%. Namun, Iqbal mengusulkan agar rata-rata kenaikan secara nasional ditetapkan sedikit lebih rendah, yakni 7,5%, dengan besaran berbeda sesuai kondisi setiap daerah.

"Maka angka kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu kami turunkan sedikit, karena ada yang tinggi dan ada yang rendah, yaitu menjadi 7,5%," kata Iqbal.