APBN 2026 Hadapi Tekanan Harga Minyak dan Utang

Tekanan fiskal APBN 2026 meningkat seiring kenaikan harga minyak mentah dunia dan tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara SBN. Kondisi ini berpotensi memperbesar beban subsidi energi serta biaya pembiayaan pemerintah.

Dilansir dari Nasional, harga minyak Brent tercatat masih berada di level US$ 104,54 per barel pada Minggu (11/10/2026). Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun naik menjadi 7,24% pada 9 Oktober 2026.

Kenaikan yield SBN tersebut meningkat secara bulanan sebesar 14 bps. Pemerintah juga menghadapi tantangan karena biaya utang baru yang diterbitkan untuk kebutuhan pembiayaan APBN 2026 dapat menjadi lebih besar.

Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli menilai defisit APBN 2026 masih memiliki peluang bertahan di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto PDB. Namun, ruang fiskal semakin terbatas.

Menurut Dipo, tekanan terhadap anggaran negara tidak hanya berasal dari subsidi energi akibat harga minyak yang meningkat. Beban pembayaran bunga utang akibat mahalnya yield SBN turut menjadi perhatian.

Di sisi penerimaan, pemerintah dinilai masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pendapatan negara. Rasio pajak yang rendah dan keluhan pelaku usaha terkait restitusi pajak yang tertahan menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Kebijakan pemangkasan perjalanan dinas sebesar 30% dianggap sebagai sinyal disiplin anggaran. Meski demikian, penghematan tersebut dinilai belum cukup besar dibanding tekanan dari subsidi energi dan pembayaran bunga utang.

“Pemangkasan perjalanan dinas 30% itu sinyal disiplin yang baik, tetapi secara dampak angkanya sangat kecil, karena tekanan sebenarnya ada di subsidi energi dan beban bunga utang,” ujar Dipo kepada Kontan, Minggu (11/20/2026).

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menyebut fungsi APBN sebagai peredam guncangan masih terjaga hingga akhir 2026. Namun, kapasitas fiskal pemerintah semakin sempit.

Realisasi defisit APBN hingga September 2026 tercatat sebesar 1,24% terhadap PDB. Proyeksi defisit akhir tahun sebesar 2,85% terhadap PDB membuat jarak menuju batas 3% menjadi semakin tipis.

Rizal menjelaskan bahwa tekanan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, serta percepatan belanja pada kuartal IV-2026 dapat meningkatkan kebutuhan subsidi energi dan pembiayaan utang.

Pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui belanja dan subsidi, sekaligus mempertahankan disiplin fiskal agar defisit tetap sesuai batas yang ditetapkan.

Rizal menilai belanja pemerintah pada akhir tahun perlu diarahkan pada kegiatan yang produktif dan tepat sasaran. Penguatan penerimaan negara juga perlu berjalan bersamaan dengan pengendalian belanja.

“Tanpa pengendalian belanja dan penguatan penerimaan, fungsi APBN sebagai peredam guncangan justru berisiko melemah. APBN tidak boleh terlalu agresif menjadi penyangga ekonomi hingga kehilangan kapasitas untuk menanggung guncangan berikutnya,” ujar Rizal.

Rizal menyarankan pemerintah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan APBN untuk meredam tekanan ekonomi saat ini dan mempertahankan ruang fiskal menghadapi risiko di masa depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kenaikan harga minyak dunia turut mendorong nilai acuan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price ICP per September 2026 sebesar US$ 91,9 per barel.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi berlanjut apabila harga minyak dunia terus meningkat. Pemerintah perlu mencermati dampaknya terhadap kebutuhan anggaran subsidi energi.

“Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka US$ 91,9 per barel ini besok-besok akan meningkat. Kalau meningkat, maka subsidi juga akan meningkat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (9/10/2026).

Menurut Suahasil, kenaikan harga minyak berpengaruh langsung terhadap APBN karena pemerintah dapat membutuhkan anggaran lebih besar untuk mempertahankan subsidi energi, termasuk BBM, LPG, dan tarif energi yang diatur pemerintah.

Selain tekanan belanja, penerimaan negara juga menghadapi tantangan dari realisasi produksi minyak dan gas bumi yang masih berada di bawah asumsi APBN.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengeluaran dan kemampuan pendapatan negara agar defisit APBN tetap terkendali.