Akademisi Unpad Desak Meta Jelaskan Dugaan Pembatasan Konten Karhutla

Transparansi pengelolaan informasi di media sosial menjadi sorotan setelah muncul dugaan pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) mendesak Meta menjelaskan persoalan tersebut, termasuk informasi yang dihasilkan kecerdasan artifisial (AI), dilansir dari Detik iNET.

Desakan ini muncul setelah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti penurunan jangkauan sejumlah konten karhutla di media sosial. Di sisi lain, beredar tangkapan layar percakapan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten terkait kebakaran hutan dan lahan.

Meutya Hafid sebelumnya membantah bahwa pemerintah meminta penghapusan atau pembatasan penyebaran informasi mengenai karhutla. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keakuratan jawaban AI serta tanggung jawab perusahaan teknologi dalam menjelaskan cara kerja produknya.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai Meta tidak dapat mengabaikan dampak informasi yang dihasilkan produknya. Menurutnya, jawaban AI yang belum terverifikasi tidak semestinya dijadikan landasan tunggal untuk menuduh suatu lembaga membatasi informasi.

Kunto mengingatkan bahwa keluaran AI generatif bukanlah pernyataan resmi perusahaan yang mengembangkannya. Teknologi tersebut masih memiliki keterbatasan sehingga informasi yang disampaikan perlu diperiksa sebelum dipercaya atau disebarluaskan.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Detik iNET, Jumat (23/10/2026), Kunto mempertanyakan bukti yang mendasari klaim dalam percakapan Meta AI tersebut.

"Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" ujar Kunto.

Ia menjelaskan, risiko tersebut berkaitan dengan AI hallucination, yaitu kondisi ketika sistem kecerdasan artifisial menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak memiliki dukungan fakta yang memadai. Kesalahan ini dapat menimbulkan persoalan ketika pengguna menganggap keluaran mesin sebagai informasi resmi.

"Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik," katanya.

Kesalahan moderasi menjadi perhatian

Selain mempertanyakan keakuratan Meta AI, Kunto menyoroti rekam jejak sistem moderasi Meta yang pernah menimbulkan persoalan terkait kebebasan berekspresi. Ia menilai keputusan otomatis pada platform digital tidak selalu tepat dan perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Amerika Serikat, ketika Meta mengakui kekeliruan dalam penangguhan akun Instagram No Kings Coalition. Kelompok tersebut berkaitan dengan demonstrasi yang menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.

Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu. Perusahaan mengakui bahwa akun tersebut seharusnya tidak ditangguhkan dan kemudian memulihkan aksesnya, meskipun proses pemulihan berlangsung lama.

Kunto menggunakan kejadian tersebut sebagai pengingat bahwa keputusan moderasi dapat berdampak langsung pada akses pengguna terhadap informasi dan ruang berekspresi.

"Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya," tutur Kunto.

Meski demikian, ia tidak menyamakan penyebab penangguhan akun di Amerika Serikat dengan dugaan pembatasan konten karhutla di Indonesia. Menurutnya, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam menjelaskan keputusan moderasi yang dipersoalkan.

Konten karhutla memiliki kepentingan publik

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kemampuan sistem moderasi otomatis dalam memahami konteks visual. Kunto mempertanyakan apakah gambar api, asap, warga, dan petugas yang mendokumentasikan karhutla berpotensi salah diklasifikasikan sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.

Ia menilai kemungkinan kesalahan klasifikasi tersebut perlu dijelaskan oleh Meta, bukan dibiarkan menjadi dugaan tanpa kepastian. Mekanisme yang digunakan untuk membatasi konten harus dapat diterangkan agar masyarakat mengetahui alasan di balik keputusan platform.

"Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi," katanya.

Dokumentasi kebakaran hutan dan lahan mempunyai nilai penting bagi masyarakat. Informasi tentang titik kebakaran, pergerakan asap, serta dampaknya dapat membantu warga meningkatkan kewaspadaan dan mendukung upaya penanganan bencana.

Karena itu, apabila konten karhutla dihapus atau jangkauannya dibatasi, Meta perlu memberikan penjelasan mengenai dasar keputusan tersebut. Keterangan yang dibutuhkan mencakup penggunaan moderasi otomatis, peninjauan oleh manusia, penerapan pedoman komunitas, maupun kemungkinan adanya permintaan hukum dari pihak tertentu.

Kunto menegaskan bahwa setiap kemungkinan penyebab membutuhkan penjelasan yang dapat diperiksa. Jika pembatasan dilakukan atas permintaan pemerintah, dasar hukumnya perlu diperlihatkan; apabila terjadi akibat kesalahan algoritma, perusahaan harus mengakui dan memperbaikinya.

"Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan," ungkapnya.

Transparansi diperlukan dalam distribusi informasi

Menurut Kunto, pengaruh platform digital terhadap masyarakat tidak hanya berasal dari kebijakan moderasi, tetapi juga dari algoritma yang menentukan distribusi informasi. Pengaruh tersebut semakin besar ketika perusahaan yang sama menyediakan layanan AI untuk menjawab pertanyaan pengguna mengenai suatu peristiwa.

Ia menilai perusahaan teknologi perlu membuka penjelasan yang memadai mengenai keputusan sistemnya, terutama ketika keputusan tersebut menyangkut informasi yang dibutuhkan masyarakat. Akuntabilitas diperlukan agar publik dapat membedakan pembatasan yang memiliki dasar jelas dari kemungkinan kesalahan teknis.

"Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat publik, tetapi ketika terjadi permasalahan menyangkut informasi yang dibutuhkan publik, tidak mau bertanggung jawab," pungkasnya.