AAUI Soroti Tambahan Modal dalam Konsolidasi Asuransi BUMN

Dukungan tambahan modal pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam penyelesaian konsolidasi perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan rampung pada 2026. Dilansir dari Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai kesiapan permodalan perlu diperhatikan selama proses yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tersebut berlangsung. Program konsolidasi ini meliputi sejumlah segmen usaha, yakni asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi kredit, dan asuransi syariah.

Kebutuhan pendanaan tambahan menjadi perhatian karena hasil kajian penataan perusahaan menunjukkan perlunya penguatan kapital bagi perusahaan yang akan dikonsolidasikan. Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyambut positif rencana penggabungan dan penataan perusahaan asuransi milik negara. Namun, menurutnya, pelaksanaan agenda tersebut perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama kesiapan pendanaan untuk mendukung keberlangsungan proses konsolidasi.

Berdasarkan kajian streamlining atau penyederhanaan struktur perusahaan perasuransian, kebutuhan tambahan modal ditemukan pada perusahaan yang masuk dalam rencana penataan. Karena itu, kepastian mengenai dukungan pemerintah dinilai penting agar pelaksanaan konsolidasi dapat mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Dalam keterangannya setelah Acara Hari Asuransi ke-20 di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026), Budi menyampaikan bahwa kebutuhan kapital tambahan perlu menjadi perhatian para pihak yang terlibat. "Hasil kajian streamlining tersebut rata-rata memerlukan tambahan kapital. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan penambahan kapital. Kita tunggu perkembangannya," ujar Budi Herawan.

Keputusan konsolidasi melibatkan berbagai pihak

Dalam proses tersebut, AAUI menjalankan fungsi asosiasi dengan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Meski demikian, organisasi ini bukan pihak yang menentukan keputusan akhir atas pelaksanaan konsolidasi perusahaan asuransi BUMN.

Penentuan kebijakan tetap menjadi kewenangan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pihak swasta, serta pihak lain yang terlibat. Dengan demikian, keputusan mengenai pelaksanaan konsolidasi berada pada pihak-pihak yang memiliki peran dalam proses tersebut.

Kebutuhan tambahan modal dan komitmen pemerintah menjadi dua hal yang disoroti dalam pembahasan konsolidasi. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan upaya menjalankan penataan perusahaan sesuai target penyelesaian pada 2026.

AAUI menjaga kinerja industri asuransi

Selain memberikan masukan mengenai konsolidasi, AAUI tetap memusatkan perhatian pada kinerja industri asuransi yang telah berjalan. Organisasi tersebut akan menjaga keberlangsungan kinerja industri hingga akhir 2026 sebagai bagian dari persiapan memasuki tahun berikutnya.

Upaya menjaga kinerja itu diarahkan untuk mendukung kondisi industri ketika memasuki 2027. AAUI menempatkan kesinambungan kinerja sebagai salah satu fokus di tengah berlangsungnya penataan perusahaan asuransi milik negara.

AAUI juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat standardisasi industri asuransi secara menyeluruh. Dukungan tersebut menjadi bagian dari perhatian organisasi terhadap perkembangan industri, bersamaan dengan proses konsolidasi perusahaan asuransi BUMN.