Wisatawan Diminta Bayar Rp 150 Ribu di Pantai Klui Lombok

Rombongan wisatawan mengaku diminta membayar Rp 150 ribu untuk menggunakan lapak pedagang sebagai tempat beristirahat di Pantai Klui, Lombok Utara. Peristiwa yang direkam Hikma Alvian pada Minggu (18/10) itu viral di Facebook setelah rombongan memilih meninggalkan lokasi karena merasa tidak nyaman, dilansir dari Detik Travel. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budiastuti, menyatakan lokasi tersebut merupakan lahan pribadi.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak memungut retribusi apa pun di kawasan tersebut. Video yang diunggah melalui akun Facebook Hikma Alvian memperlihatkan rombongan wisatawan mengeluhkan permintaan pembayaran untuk menggunakan tempat istirahat di tepi pantai. Dalam rekaman itu, perekam juga menyebut rombongan diminta pergi apabila pedagang kedatangan pelanggan.

Hikma menjelaskan bahwa dirinya datang bersama keluarga dan langsung duduk di lapak milik pedagang setempat. Saat itu, makanan yang mereka bawa bahkan belum diturunkan dari mobil.

Dalam keterangannya kepada Detik Travel pada Selasa (20/10), Hikma menceritakan situasi ketika rombongannya baru tiba di lokasi. "Saat baru sampai, kami langsung duduk di warung bersama keluarga. Makanan yang kami bawa juga belum kami turunkan dari mobil," jelas Hikma Alvian.

Menurut Hikma, tidak lama setelah mereka duduk, seorang perempuan yang mengaku sebagai pemilik lapak meminta rombongan berpindah ke tepi pantai. Perempuan tersebut disebut khawatir tempat itu akan dibutuhkan pelanggan yang datang. Hikma mengatakan rombongannya bersedia membayar biaya penggunaan tempat dan membeli dagangan pemilik lapak. Namun, situasi yang dinilainya tidak nyaman membuat mereka memutuskan mencari tempat lain.

"Kami bilang nanti akan membayar berapa pun biayanya, dan kami juga akan membeli dagangannya karena membawa banyak anak. Tetapi, ibu itu malah terus mengomel dan membuat kami tidak nyaman, sehingga akhirnya kami memilih pergi mencari tempat lain," terang Hikma Alvian. Hikma mengungkapkan bahwa keputusan meninggalkan pantai diambil setelah rombongan merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang mereka terima.

Pengalaman tersebut kemudian dibagikan melalui video yang menyebar di media sosial. Menanggapi kejadian itu, Denda Dewi Tresni Budiastuti menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menarik biaya masuk atau retribusi di lokasi yang dimaksud. Ia menyebut status tanah sebagai milik pribadi berdasarkan informasi yang diketahuinya.

"Setahu saya, itu tanah pribadi. Dari pemerintah daerah tidak ada pungutan apa pun di sana," kata Denda Dewi Tresni Budiastuti.