Turki Ratifikasi Pakta Pertahanan Bersama dengan Saudi dan Pakistan

Komitmen keamanan antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan memasuki tahap penting melalui pengesahan perjanjian pertahanan bersama di parlemen Turki pada Rabu (4/11/2026). Kesepakatan ini mengatur kewajiban saling membantu apabila salah satu negara menghadapi serangan, dilansir dari Internasional.

Kesepakatan tersebut menjadi landasan baru bagi hubungan pertahanan ketiga negara. Bagi Ankara, ratifikasi ini sekaligus menetapkan tanggung jawab untuk memberikan dukungan pertahanan kepada Riyadh ketika menghadapi ancaman keamanan.

Salah satu latar belakang penting pengesahan tersebut adalah meningkatnya ancaman serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap Arab Saudi. Situasi keamanan tersebut menjadi perhatian ketika parlemen Turki memproses persetujuan perjanjian.

Ketentuan perjanjian pertahanan Makkah

Dokumen yang dikenal sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah atau Mecca Joint Defence Agreement telah ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada Agustus 2026.

Pemerintah Turki kemudian menyerahkan kesepakatan tersebut kepada parlemen untuk memperoleh persetujuan pada Oktober lalu. Proses ratifikasi menjadi tahapan penting sebelum kewajiban pertahanan bersama dijalankan secara resmi.

Isi perjanjian mengadopsi prinsip yang terdapat dalam Pasal 5 NATO. Berdasarkan prinsip tersebut, serangan terhadap satu negara anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi.

Selain mengatur bantuan ketika terjadi serangan, kesepakatan tersebut mencakup peningkatan kerja sama industri pertahanan dan koordinasi militer. Ketiga negara juga menargetkan terbentuknya kemampuan daya tangkal yang lebih kuat terhadap berbagai ancaman keamanan.

Meski demikian, persetujuan perjanjian tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pemerintah Turki untuk mengirimkan pasukan ke Arab Saudi. Pengiriman personel militer masih memerlukan mandat tersendiri dari parlemen.

Bentuk dukungan Turki kepada Arab Saudi

Pejabat Turki sebelumnya memperkirakan kontribusi Ankara lebih berfokus pada bantuan teknis dan penyediaan kemampuan pertahanan. Bentuk dukungan tersebut meliputi peralatan militer, pertukaran informasi intelijen, serta sistem persenjataan.

Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa di Turki menjelaskan bahwa pemerintah akan meminta persetujuan tambahan kepada parlemen apabila diperlukan pengerahan personel militer ke Arab Saudi.

Dengan mekanisme tersebut, keputusan mengenai pengiriman pasukan tidak otomatis mengikuti pengesahan perjanjian. Pemerintah tetap harus memperoleh mandat khusus sebelum personel militernya dapat ditempatkan di negara mitra.

Sejumlah pejabat juga menyampaikan bahwa bentuk bantuan kepada Riyadh akan ditentukan melalui konsultasi bersama. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan yang disampaikan oleh Arab Saudi.

Dalam penilaian sejumlah analis, Turki mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan melalui pengalaman tempur dan dukungan teknis. Kapasitas tersebut mencakup penyediaan sistem pertahanan udara serta teknologi peperangan elektronik.

Apabila mandat pengerahan militer telah disetujui, personel Turki, termasuk penasihat dan tenaga militer, diperkirakan dapat membantu pemasangan serta pengoperasian sistem persenjataan yang dikirimkan Ankara.

Konsep pertahanan sebagai layanan

Analis pertahanan Arda Mevlutoglu melihat kerja sama tersebut berpotensi menghadirkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan dukungan keamanan. Menurutnya, aliansi Makkah dapat menjadi contoh penerapan konsep pertahanan sebagai layanan.

Konsep tersebut tidak hanya menempatkan negara pemasok sebagai penyedia perangkat militer. Dukungan juga mencakup perencanaan, pelatihan, pelayanan, dan kebutuhan logistik yang terintegrasi dengan dukungan politik.

Dalam keterangannya kepada Reuters, Mevlutoglu menjelaskan cakupan pendekatan tersebut sebagai berikut.

"Saya meyakini aliansi Makkah dapat menjadi salah satu studi kasus pertama dari konsep yang disebut 'pertahanan sebagai layanan'. Dalam konsep ini, negara pemasok tidak hanya menyediakan peralatan dan platform, tetapi juga konsep, layanan, pelatihan, dan logistik secara menyeluruh, yang dikemas bersama dukungan politik serta berbagai lapisan dukungan lainnya," ujar Mevlutoglu.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menegaskan bahwa pemerintahnya tidak memperkirakan personel militer Turki akan terlibat dalam pertempuran maupun operasi ofensif terhadap kelompok Houthi.

Koordinasi operasional ketiga negara

Kerja sama pertahanan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan interoperabilitas atau kemampuan negara-negara sekutu untuk menjalankan kegiatan militer secara terkoordinasi.

Pakar hubungan internasional dari Ankara Social Sciences University sekaligus analis pertahanan, Barin Kayaoglu, menyampaikan bahwa perjanjian ini berpotensi membangun tingkat kemampuan kerja sama operasional di antara ketiga negara.

Menurut Kayaoglu, peluang tersebut didukung oleh penggunaan sejumlah sistem pertahanan yang serupa oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Kesamaan perangkat membuka kesempatan bagi masing-masing negara untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta teknologi pertahanan.

Proses pengesahan berlangsung ketika upaya mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) masih menghadapi hambatan. Seorang pejabat senior Iran sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran dan Washington masih jauh dari kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Pada saat yang sama, kelompok Houthi dilaporkan meningkatkan serangan terhadap Riyadh. Perjanjian pertahanan Makkah sendiri telah ditandatangani sebelum kelompok tersebut melancarkan serangan terhadap Arab Saudi.