Truth Social Jual Akses Cepat Unggahan Trump ke Wall Street

Platform Truth Social milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjual layanan akses cepat terhadap unggahannya kepada Bloomberg dan dua perusahaan perdagangan Wall Street dengan biaya hingga US$ 100.000 per bulan atau sekitar Rp 1,6 miliar. Kesepakatan tersebut memungkinkan pelanggan menerima informasi yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan lebih cepat daripada pengguna biasa, dilansir dari Internasional berdasarkan laporan Reuters.

Dua perusahaan perdagangan yang berlangganan layanan tersebut adalah Susquehanna International Group dan Jump Trading, menurut sejumlah sumber yang mengetahui langsung kesepakatan itu. Keduanya menggunakan sistem perdagangan frekuensi tinggi yang mengandalkan algoritma untuk menjalankan transaksi secara otomatis.

Trump Media and Technology Group, perusahaan induk Truth Social, mengumumkan produk Truth API pada Juli 2026. Layanan ini menawarkan akses otomatis terhadap unggahan Trump dengan keunggulan waktu sekitar 50 milidetik dibandingkan pemantauan manual, menurut pejabat perusahaan.

Pada Agustus 2026, Trump Media menyampaikan kepada investor bahwa perusahaan telah menandatangani lebih dari 10 perjanjian pelanggan. Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen, sementara perusahaan tidak mengungkapkan identitas seluruh pelanggannya.

Trump Media menyebut sebagian besar pelanggan berasal dari perusahaan perdagangan Wall Street yang membayar antara US$ 60.000 hingga US$ 100.000 per bulan. Bloomberg, Jump Trading, dan Susquehanna menolak memberikan komentar mengenai laporan kesepakatan tersebut.

Dalam pernyataan tertulis, Trump Media membela layanan tersebut dan membantah pemberitaan yang dinilai merugikan perusahaan.

"Truth Social menawarkan produk API berstandar industri yang memiliki permintaan signifikan dari berbagai sektor. Kami sangat serius dalam menjaga kerahasiaan pelanggan. Pemberitaan ini didasarkan pada informasi menyesatkan yang disebarkan oleh sumber anonim dengan tujuan merugikan perusahaan, pelanggan, dan pemegang saham kami," kata Trump Media.

Keberadaan layanan berbayar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai etika dan potensi konflik kepentingan karena informasi presiden dapat memengaruhi harga aset. Pada April 2026, harga kontrak berjangka minyak turun setelah Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dalam perang Iran melalui Truth Social.

Kepentingan finansial keluarga Trump di perusahaan itu turut menjadi perhatian. Dokumen yang disampaikan kepada regulator pasar modal Amerika Serikat menunjukkan perwalian keluarga Trump memiliki 41% saham Trump Media, dengan Donald Trump sebagai satu-satunya penerima manfaat.

Dokumen yang disampaikan kepada Securities and Exchange Commission (SEC) juga mencantumkan Donald Trump Jr. sebagai wali amanat perwalian keluarga Trump, dengan kewenangan tunggal atas hak suara dan keputusan investasi.

Juru bicara Gedung Putih Davis Ingle menyatakan bahwa Trump dan keluarganya tidak terlibat secara langsung dalam keputusan investasi portofolio. Namun, ia tidak menanggapi tuduhan bahwa presiden menggunakan jabatannya secara tidak semestinya.

"Presiden Trump hanya bertindak demi kepentingan terbaik rakyat Amerika, itulah sebabnya mereka memilihnya kembali ke jabatan ini dengan dukungan yang sangat besar," ujar Davis Ingle.

Penjualan akses khusus itu juga menghadapi gugatan hukum. Pada Agustus 2026, Intercept Media dan Freedom of the Press Foundation menggugat Trump untuk meminta pengadilan memblokir Gedung Putih agar tidak menerbitkan pengumuman resmi pemerintah secara eksklusif melalui Truth Social selama layanan berbayar tersebut tersedia.

Para penggugat menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar Amendemen Pertama dan Amendemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat karena masyarakat tidak memperoleh akses yang setara terhadap informasi pemerintah. Gugatan itu masih berlangsung.

Tekanan terhadap layanan tersebut juga datang dari anggota parlemen. Pada Juli 2026, Senator Demokrat Elizabeth Warren dari Massachusetts dan Adam Schiff dari California meminta SEC menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum pasar modal.

Keduanya menyebut kebijakan itu sebagai "penyalahgunaan jabatan yang mengejutkan" karena presiden dinilai berpotensi memperoleh keuntungan pribadi dari akses terhadap pernyataannya. SEC menolak memberikan komentar mengenai permintaan penyelidikan tersebut.

Trump Media membantah kritik dari anggota parlemen Demokrat dan menyatakan bahwa mereka keliru memahami layanan tersebut.

"Anggota Kongres dari Partai Demokrat terus memberikan gambaran yang keliru mengenai Truth API, baik karena penolakan ideologis terhadap pasar bebas maupun karena gagal memahami perbedaan antara informasi publik dan informasi nonpublik," kata juru bicara Trump Media.

Dalam gugatan terpisah terkait akses informasi pemerintah, Intercept Media dan Freedom of the Press Foundation menggambarkan layanan tersebut sebagai praktik yang "sangat korup". Mereka berpendapat bahwa mekanisme berbayar berpotensi menguntungkan perusahaan yang mampu membayar akses lebih cepat.

Kinerja keuangan Trump Media juga mengalami tekanan. Harga saham perusahaan turun lebih dari 50% sepanjang 2026, sedangkan kapitalisasi pasarnya menyusut dari sekitar US$ 8 miliar saat debut di bursa pada Maret 2024 menjadi sekitar US$ 1,8 miliar.

Perusahaan tersebut juga mencatat kerugian sekitar US$ 1,76 miliar sejak 2024, termasuk beban nonkas. Trump Media belum mengungkapkan identitas seluruh pelanggan Truth API, sementara gugatan mengenai akses eksklusif terhadap pengumuman pemerintah masih berjalan.