Trump Pertimbangkan Pindahkan Ruang Kerja Pers Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan pemindahan lokasi kerja wartawan Gedung Putih di Washington pada Sabtu (24/10/2026), di tengah perselisihan dengan media yang dinilainya memberitakan pemerintahannya secara tidak adil. Dilansir dari Internasional, Trump menyampaikan wacana tersebut melalui media sosial sekaligus membantah laporan bahwa ia ingin menghapus ruang konferensi pers untuk mengembalikan kolam renang bersejarah.

Dalam unggahannya, Trump membuka kemungkinan menempatkan wartawan di lokasi lain yang dianggap tidak terlalu mengganggu. Pernyataan itu muncul setelah laporan mengenai rencana pemindahan konferensi pers dari James S. Brady Press Briefing Room pada Agustus lalu.

Trump menuliskan kemungkinan pemindahan tersebut dalam unggahannya di media sosial.

"Saya mungkin akan memindahkan media berita palsu ke lokasi yang tidak terlalu mengganggu," tulis Trump.

Laporan The New York Times pada Selasa (20/10/2026) menyebut Trump pernah meminta Karoline Leavitt, yang saat itu menjabat sekretaris pers Gedung Putih, untuk memindahkan konferensi pers pada Agustus. Namun, rencana tersebut tidak pernah direalisasikan.

Laporan itu juga menyebut Trump menginginkan pengembalian kolam terapi dalam ruangan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Kolam tersebut kemudian digantikan oleh ruang konferensi pers pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon.

Perselisihan Trump dengan media juga berlanjut dalam persoalan akses ke kompleks Gedung Putih. Pada September lalu, pemerintahannya melarang wartawan dari CNN, MS NOW, dan Politico memasuki kompleks tersebut.

Trump juga menyatakan pembatasan serupa dapat diberlakukan terhadap media lain. Kebijakan itu memicu kritik dari kelompok pembela kebebasan berpendapat yang menilai larangan tersebut bertentangan dengan perlindungan kebebasan pers dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Gedung Putih kemudian memulihkan akses bagi wartawan ketiga media tersebut setelah seorang hakim federal menilai larangan itu kemungkinan bertentangan dengan konstitusi. Meski akses telah dipulihkan, pemerintahan Trump masih menggugat putusan hakim tersebut.