Trump Ajukan Banding ke Mahkamah Agung soal Gugatan Rusia

Upaya hukum Donald Trump terkait gugatan terhadap Hillary Clinton dan sejumlah pihak memasuki tahap baru setelah tim hukumnya meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya.

Dikutip dari Internasional, gugatan tersebut menuduh Clinton, mantan Direktur FBI James Comey, dan pihak lain bersekongkol merusak reputasi Trump menjelang Pilpres AS 2016.

Trump pertama kali mengajukan perkara itu pada 2022 setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia kalah dari Joe Biden dalam Pilpres AS 2020.

Dalam gugatan tersebut, Trump menyatakan ada penyebaran narasi palsu mengenai dugaan hubungan tim kampanyenya dengan Rusia untuk memengaruhi hasil pemilu.

Pengadilan Distrik AS di Florida kemudian menolak gugatan itu. Hakim Donald Middlebrooks menilai perkara tersebut memiliki banyak kelemahan hukum.

Salah satu persoalan yang disoroti pengadilan adalah keterlambatan pengajuan sejumlah tuntutan. Hakim juga menilai dokumen gugatan tersebut berisi keluhan politik terhadap pihak yang menentang Trump.

"Gugatan itu dimaksudkan untuk secara tidak jujur mendorong narasi politik"

Atas keputusan tersebut, Trump dan pengacara utamanya, Alina Habba, diperintahkan membayar hampir US$ 1 juta untuk biaya dan pengeluaran hukum pihak terkait.

Pengadilan menyebut gugatan itu menggunakan taktik litigasi yang tidak patut. Putusan tersebut juga menyatakan terdapat pernyataan faktual yang diketahui tidak benar serta dasar hukum yang tidak memadai.

Pada 2025, Pengadilan Banding Sirkuit ke-11 AS menguatkan penolakan gugatan dan sanksi yang diberikan sebelumnya. Pengadilan banding juga menyatakan sejumlah argumen hukum Trump dan Habba tidak berdasar.

Trump kini meminta Mahkamah Agung meninjau kembali keputusan tersebut. Tim hukumnya berpendapat putusan sebelumnya memiliki dampak besar terhadap kepresidenan dan negara secara keseluruhan.

Perselisihan hukum ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016. Saat itu, Trump mengalahkan Clinton meski kalah dalam perolehan suara nasional.

Penyelidikan yang dipimpin mantan Direktur FBI Robert Mueller menemukan adanya berbagai kontak antara tim kampanye Trump dan pihak Rusia yang berupaya memengaruhi pemilu.

Laporan Mueller pada 2019 menyatakan penyelidikan tidak membuktikan bahwa anggota kampanye Trump berkonspirasi atau berkoordinasi dengan pemerintah Rusia dalam upaya campur tangan pemilu.

Namun, laporan tersebut juga mencatat adanya sejumlah hubungan dan menyimpulkan tim kampanye Trump berharap memperoleh keuntungan dari upaya Rusia memengaruhi hasil pemilu.

Trump berulang kali menyebut dugaan campur tangan Rusia sebagai rekayasa atau hoaks. Pada 2019, William Barr menunjuk John Durham sebagai penasihat khusus untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran dalam penyelidikan FBI.

Laporan Durham pada 2023 menyimpulkan FBI tidak memiliki bukti nyata yang memadai untuk membuka penyelidikan terhadap kampanye Trump. Laporan itu juga menyebut FBI terlalu mengandalkan informasi dari lawan politiknya.

Persoalan hukum juga berlanjut terhadap James Comey. Departemen Kehakiman AS mendakwa mantan pejabat FBI tersebut atas tuduhan memberikan pernyataan palsu dan menghalangi Kongres.

Seorang hakim federal kemudian membatalkan dakwaan tersebut karena menilai jaksa yang ditunjuk Trump untuk menangani perkara itu diangkat secara tidak sah.

Trump kembali memenangkan Pilpres AS pada 2024 dengan mengalahkan Kamala Harris. Ia tetap membantah berbagai tuduhan terkait Rusia dan klaim kecurangan dalam pemilu 2020, meski klaim tersebut tidak terbukti.