Tito Dukung Penegakan Hukum Korporasi Pemicu Karhutla

Usulan Malaysia untuk menekan pendanaan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam pada Senin (19/10/2026), Tito menyatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara tetangga akibat kabut asap lintas batas dan tidak mempermasalahkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dilansir dari Nasional.

Tito menegaskan pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal menangani karhutla. Ia juga menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Dalam konferensi pers mengenai perkembangan situasi politik dan keamanan yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Polkam RI, Tito menyampaikan bahwa upaya penanganan kebakaran terus dilakukan pemerintah Indonesia.

"Kami tentu sudah berusaha semaksimal mungkin," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Terkait kemungkinan negara lain mengambil tindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla, Tito menyatakan Indonesia dapat menerima langkah tersebut selama sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing negara dan hukum internasional.

"Selama hal itu dilakukan berdasarkan sistem hukum masing-masing, tentu tidak menjadi masalah," jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Tito mencontohkan Singapura yang pernah memberikan tekanan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai memiliki hubungan dengan kebakaran hutan. Menurut Tito, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai keterkaitan kepentingan atau keuangan di Singapura.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarnegara untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap yang melintasi perbatasan. Menurutnya, upaya bersama diperlukan agar situasi tidak berkembang menjadi lebih buruk.

"Kita sebagai negara bertetangga harus bekerja bersama untuk mengendalikan dan memitigasi kebakaran hutan dan lahan agar dampaknya tidak semakin buruk, dengan segala cara," sambung Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Ia menegaskan bahwa penanganan di dalam negeri tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia, termasuk penindakan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran.

"Termasuk jika memang ada perusahaan yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya, anggota parlemen Malaysia dari Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengusulkan agar Malaysia bekerja sama dengan Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menekan perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia. Usulan tersebut mencakup pembatasan akses pendanaan perusahaan serta pemanfaatan daya beli masyarakat untuk mendorong pertanggungjawaban atas dampak kabut asap.