Thailand Perkuat Perlindungan Turis Lewat Aturan Refund Hotel

Wisatawan yang menginap di Thailand berpeluang mendapatkan perlindungan lebih kuat apabila fasilitas atau layanan penginapan tidak sesuai dengan penawaran awal. Pemerintah Thailand sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan tamu membatalkan pemesanan maupun meminta pengembalian uang dalam kondisi tersebut, dilansir dari Detik Travel. Melalui rancangan undang-undang (RUU) baru, informasi mengenai tarif kamar, fasilitas, persyaratan reservasi, hingga janji yang tercantum dalam materi promosi akan memiliki kekuatan sebagai bagian dari kontrak antara pengelola akomodasi dan pelanggan.

Artinya, pengelola tidak cukup hanya menampilkan foto dan deskripsi menarik untuk mendapatkan pelanggan. Layanan yang diberikan nantinya harus sesuai dengan informasi yang telah disampaikan ketika wisatawan melakukan pemesanan.

Ketidaksesuaian antara penawaran dan kenyataan akan memberikan dasar bagi tamu untuk mengambil tindakan. Wisatawan dapat membatalkan reservasi atau mengakhiri masa tinggal apabila pelayanan yang diterima berbeda dari kesepakatan.

Selain pembatalan, pengunjung juga berhak mengajukan pengembalian dana sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan dalam regulasi tersebut. Ketentuan ini dirancang agar konsumen memiliki perlindungan ketika menghadapi persoalan dengan penyedia tempat menginap. RUU yang memuat 98 pasal tersebut telah memperoleh persetujuan secara prinsip dari kabinet Thailand pada September 2026. Saat ini, rancangan regulasi masih menjalani proses pemeriksaan hukum oleh Dewan Negara.

Ketentuan baru tersebut juga membatasi tindakan sepihak dari pemilik atau pengelola penginapan. Mereka tidak diperbolehkan membatalkan reservasi secara sembarangan maupun menghindari tanggung jawab ketika tidak memenuhi kesepakatan dengan pelanggan.

Jenis akomodasi yang masuk dalam cakupan aturan

Perlindungan yang dirancang pemerintah Thailand tidak hanya ditujukan kepada pelanggan hotel berbintang atau jaringan penginapan besar. Berbagai bentuk akomodasi lainnya turut dimasukkan dalam cakupan kebijakan tersebut. Jenis usaha yang akan diatur meliputi homestay, hostel, area berkemah dengan tenda, rumah pohon, serta properti penginapan yang ditawarkan melalui platform daring.

Untuk mengatur keberagaman usaha tersebut, pemerintah berencana mengelompokkan penyedia akomodasi menjadi tiga kategori. Pengelompokan dilakukan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko masing-masing penginapan.

Setiap kategori nantinya memiliki kewajiban administratif yang berbeda. Persyaratan yang diberlakukan dapat berupa pemberitahuan kepada pihak terkait, pendaftaran usaha, atau kepemilikan izin operasional sesuai klasifikasinya.

Thailand siapkan penyederhanaan perizinan usaha wisata

Selain memperkuat hak konsumen, pemerintah Thailand juga merencanakan penerapan sistem Super License. Mekanisme ini ditujukan untuk mempermudah pengurusan izin bagi sejumlah layanan tambahan yang berkaitan dengan industri akomodasi. Beberapa jenis usaha yang disebutkan dalam rencana tersebut mencakup restoran, spa, dan kolam renang.

Penyederhanaan perizinan diharapkan dapat mendukung pengaturan berbagai layanan yang tersedia di lingkungan penginapan. Meski telah mendapatkan persetujuan prinsip dari kabinet pada September 2026, seluruh ketentuan tersebut belum resmi diberlakukan. RUU masih harus melalui pembahasan lanjutan dan menyelesaikan tahapan legislasi sebelum dapat diterapkan.

Apabila nantinya disahkan, regulasi ini akan menjadikan informasi promosi sebagai bagian penting dari kesepakatan layanan akomodasi. Foto kamar, daftar fasilitas, dan janji dalam iklan harus mencerminkan kondisi yang benar-benar diterima wisatawan selama menginap.