Thailand Kaji Pajak Keberangkatan hingga 1.000 Baht

Wisatawan yang meninggalkan Thailand berpotensi dikenai pungutan tambahan sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 533 ribu untuk setiap keberangkatan melalui jalur udara. Rencana tersebut masih dikaji pemerintah Thailand dan belum menjadi kebijakan yang berlaku, dilansir dari Detik Travel. Kementerian Keuangan Thailand tengah mempertimbangkan penerapan pajak keberangkatan yang mencakup warga negara Thailand maupun warga negara asing.

Departemen Pendapatan mendapat tugas untuk mengkaji rancangan Undang-Undang Pajak Keberangkatan sebagai dasar penerapan pungutan tersebut. Dalam rancangan yang sedang dibahas, tarif pajak keberangkatan diusulkan sebesar 1.000 baht untuk setiap perjalanan udara. Sementara itu, batas maksimum pungutan yang tercantum dalam usulan tersebut ditetapkan tidak lebih dari 5.000 baht per keberangkatan.

Meski menyasar orang yang meninggalkan Thailand tanpa membedakan kewarganegaraan, penerapan awalnya direncanakan terbatas pada perjalanan menggunakan pesawat. Penumpang yang keluar melalui jalur darat dan laut akan dikecualikan pada tahap pertama.

Proses pembahasan aturan ini telah memasuki tahap konsultasi publik. Putaran pertama konsultasi atas rancangan undang-undang tersebut berlangsung mulai 30 September hingga 29 Oktober, sebagaimana dilaporkan The Thaiger pada Minggu (11/10/2026). Dengan demikian, besaran pungutan dan cakupan penerapannya masih merupakan bagian dari usulan yang sedang dipertimbangkan. Wisatawan belum diwajibkan membayar pajak baru tersebut selama aturan itu belum diberlakukan.

Tujuan kebijakan dan kelompok yang dikecualikan

Kementerian Keuangan Thailand menyebut rencana tersebut ditujukan untuk memperkuat fleksibilitas fiskal pemerintah. Dana yang dihimpun diharapkan dapat membantu pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan ketika keadaan darurat terjadi pada masa mendatang. Rancangan kebijakan juga memuat sejumlah pengecualian bagi penumpang pesawat. Ketentuan ini secara umum mengikuti kategori pengecualian yang telah diterapkan pada Biaya Layanan Penumpang.

Kelompok yang diusulkan memperoleh pengecualian mencakup Raja, Ratu, anggota keluarga kerajaan tertentu beserta rombongannya, Patriark Agung dan pejabat yang menyertainya, kepala negara asing bersama rombongan, serta tamu resmi pemerintah. Anak-anak berusia dua tahun atau lebih muda juga tidak akan dikenai pungutan berdasarkan rancangan tersebut. Pengecualian turut diberikan kepada tim inspeksi dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.

Selain kelompok tersebut, penumpang yang menggunakan pesawat pemerintah Thailand atau pemerintah asing tidak perlu membayar. Ketentuan serupa berlaku bagi penumpang pesawat lain yang digunakan untuk menjalankan misi resmi pemerintah.

Penumpang internasional yang hanya transit dan tetap berada di area transit juga termasuk dalam kelompok yang dikecualikan. Pengecualian berlaku pula bagi penumpang yang diwajibkan tetap berada di dalam bandara ketika berganti pesawat sesuai ketentuan dalam rancangan undang-undang.

Mekanisme pembayaran dan dampak terhadap industri perjalanan

Jika disahkan, pajak keberangkatan direncanakan dibayarkan sebelum penumpang meninggalkan Thailand. Pemungutan akan dilakukan oleh operator transportasi penumpang internasional atau agen tiket bersamaan dengan pembayaran ongkos perjalanan. Mekanisme tersebut membuat penerapan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan wisatawan.

Perusahaan transportasi internasional, agen tiket, operator bandara, dan instansi pemerintah yang menangani perjalanan lintas negara juga akan terlibat dalam pelaksanaannya. Lembaga pemerintah yang disebut dalam rancangan itu antara lain Biro Imigrasi, Departemen Bandara, dan Otoritas Penerbangan Sipil Thailand. Organisasi swasta yang bergerak di bidang penerbangan, transportasi, serta pariwisata juga mungkin perlu menyesuaikan sistem operasional mereka apabila aturan disahkan.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan mekanisme pemungutan dan pengelolaan pembayaran pajak sebelum keberangkatan. Namun, kewajiban tersebut masih bergantung pada keputusan akhir pemerintah terhadap rancangan undang-undang yang sedang dikaji.

Ketentuan bagi penumpang yang sudah membeli tiket

Rancangan aturan memberikan ketentuan khusus bagi pelancong yang telah membeli tiket sebelum undang-undang mulai berlaku. Mereka tidak diwajibkan membayar pajak keberangkatan baru, sekalipun jadwal penerbangannya jatuh pada atau setelah tanggal pemberlakuan aturan.

Apabila disahkan, undang-undang tersebut akan mulai berlaku 180 hari setelah dipublikasikan dalam Lembaran Negara Kerajaan. Artinya, penerapan pungutan masih menunggu penyelesaian proses legislasi dan publikasi resmi, sehingga wisatawan perlu membedakan antara rencana kebijakan dan aturan yang telah berlaku.