Suahasil Pangkas Perjalanan Dinas Kementerian 30 Persen

Pemerintah meminta kementerian dan lembaga menajamkan serta mengefisienkan belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2026 melalui surat edaran Menteri Keuangan Suahasil Nazara tertanggal 8 Oktober 2026, dengan fokus pada program prioritas Presiden, dilansir dari Nasional.

Surat itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Kebijakan diarahkan untuk menjaga kualitas belanja dan disiplin anggaran.

Suahasil meminta kementerian dan lembaga memperkuat pelaksanaan anggaran agar sesuai peraturan perundang-undangan serta tetap berorientasi pada output utama prioritas Presiden.

"Kementerian/Lembaga dapat senantiasa melakukan penguatan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan proses pelaksanaan anggaran agar tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan belanja yang berkualitas (spending better), serta tetap fokus pada pencapaian output utama prioritas Presiden," tulis Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut surat tersebut, kementerian dan lembaga tetap mengacu pada kebijakan percepatan realisasi belanja, pencapaian target kinerja, dan penajaman fokus anggaran yang sebelumnya disampaikan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026 pada 18 Februari 2026 dan Nomor S-292/MK.03/2026 pada 26 Mei 2026.

Salah satu langkah utama ialah penghematan kegiatan perjalanan dinas sebesar 30 persen dari pagu yang belum direalisasikan, khususnya yang belum disampaikan pengajuan Surat Perintah Membayar sampai 8 Oktober 2026.

Efisiensi dilakukan melalui optimalisasi pertemuan daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta pengurangan jumlah dan frekuensi perjalanan. Pagu yang dihemat harus dicantumkan pada Halaman IV DIPA sebagai blokir dengan kode 9 atau automatic adjustment.

Selain perjalanan dinas, kementerian dan lembaga diminta menunda belanja non-gaji dan layanan dasar yang hingga 8 Oktober 2026 belum dibeli, diikat, atau dikontrakkan.

Penundaan mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor. Ketentuan blokir pada Halaman IV DIPA juga berlaku untuk pagu belanja tersebut.

Pemerintah tetap meminta kementerian dan lembaga menjaga target kinerja dan output, terutama program prioritas. Surat itu juga mengatur batas revisi anggaran, pemanfaatan RPATA, UP/TUP, permintaan pembayaran, sisa realisasi belanja barang, dan alokasi RO Khusus untuk prioritas direktif Presiden.

Kementerian dan lembaga pengampu DAK Nonfisik diminta mempercepat penyampaian rekomendasi penyaluran, termasuk memastikan validitas serta kelengkapan dokumen dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta penerima manfaat.

Suahasil menegaskan pelaksanaan langkah tersebut harus tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.

"Seluruh upaya pelaksanaan langkah strategis belanja di atas harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta tidak mengakibatkan terganggunya pelayanan publik," tulis Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Kementerian dan lembaga diminta menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 16 Oktober 2026 sesuai mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 beserta perubahannya.