Stella Christie Dorong LPDP Utamakan Keadilan Sosial

Penyaluran beasiswa pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon penerima agar akses pendidikan tinggi tidak hanya menguntungkan mereka yang unggul secara akademik. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisainstek), Stella Christie, mendorong evaluasi kriteria beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas, dilansir dari Medcom.

Menurut Stella, dukungan finansial dari negara seharusnya membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Karena itu, penentuan penerima beasiswa tidak cukup jika hanya mengandalkan pencapaian akademik.

Pandangan tersebut disampaikan Stella dalam acara Global Scholarship Summit 2026 di Gedung SMESCO Nareswara Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2026.

“Saya rasa Indonesia dari saat ini belum perlu untuk memberikan beasiswa yang hanya berdasarkan prestasi semata,” kata Stella.

Stella menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan tidak berarti setiap orang harus memperoleh bantuan dalam jumlah atau bentuk yang sama. Prinsip keadilan justru menuntut adanya kesempatan yang setara, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan finansial.

Dalam pandangannya, kondisi ekonomi keluarga perlu menjadi salah satu pertimbangan utama ketika pemerintah menentukan penerima beasiswa. Calon mahasiswa dari keluarga berkecukupan umumnya telah mempunyai akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan stimulasi belajar sejak usia dini.

Keunggulan tersebut membuat latar belakang ekonomi relevan dalam proses seleksi. Sementara itu, calon mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial dapat menghadapi kendala untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang sebanding.

Atas dasar itu, Stella menilai anggaran negara sebaiknya diarahkan kepada calon penerima yang benar-benar membutuhkan dukungan biaya. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar beasiswa menjalankan fungsi pemerataan akses, bukan sekadar memberikan penghargaan atas prestasi.

Evaluasi LPDP untuk menjaga tujuan awal

Selain menyoroti aspek ekonomi dalam seleksi, Stella mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan program LPDP dengan tujuan awal pembentukannya. Menurut dia, program tersebut semula dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan melalui prinsip keadilan sosial.

Namun, Stella menilai arah penyaluran beasiswa tersebut cenderung bergeser menuju pencapaian agenda tertentu. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya peninjauan kembali terhadap persyaratan dan kriteria penerimaan beasiswa pemerintah.

Evaluasi secara berkelanjutan dinilai penting agar kebijakan pemberian bantuan pendidikan tetap sejalan dengan tujuan yang mendasarinya. Dengan meninjau kembali kriteria seleksi, pemerintah dapat memastikan bahwa pertimbangan sosial dan kemampuan ekonomi tetap mendapat perhatian dalam proses penentuan penerima.

Peninjauan tersebut juga berkaitan dengan pemanfaatan anggaran negara. Menurut pandangan Stella, dana publik untuk beasiswa perlu diarahkan pada kelompok yang menghadapi keterbatasan akses sehingga dukungan pemerintah dapat membantu memperluas kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Prioritas bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan

Stella menekankan bahwa keberadaan beasiswa pemerintah memiliki fungsi penting dalam mengurangi hambatan ekonomi yang membatasi akses pendidikan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap calon penerima perlu memperhitungkan kondisi finansial, bukan hanya melihat prestasi sebagai ukuran tunggal.

Ia kembali menegaskan pentingnya menjadikan keadilan sosial sebagai landasan dalam merancang kebijakan pendidikan di Indonesia.

“Kalau kita melihat Indonesia saat ini, kita harus mengutamakan keadilan sosial,” tegas Stella.

Melalui evaluasi kriteria beasiswa, Stella mendorong agar tujuan pemerataan kesempatan tetap menjadi perhatian utama dalam pengelolaan bantuan pendidikan. Prioritas terhadap masyarakat yang membutuhkan menjadi bagian penting dari upaya memastikan dukungan anggaran negara dapat membuka akses pendidikan tinggi secara lebih adil.