SKK Migas Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD

Indonesia mulai mengurangi pengiriman gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD pada Sabtu, 24 Oktober 2026. SKK Migas menerapkan pengurangan tersebut melalui dua jalur pasokan, yakni 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra, sebagai bagian dari penataan alokasi energi untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa penyesuaian mencakup pasokan dari wilayah Natuna dan Wilayah Kerja Jambi Merang di Sumatra. Pengurangan hanya berlaku untuk pengiriman ke Singapura karena jalur pipa ekspor yang tersedia terhubung langsung dengan negara tersebut.

Djoko menyampaikan rincian pemangkasan tersebut saat ditemui dalam acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di The Westin, Jakarta, Jumat malam, 23 Oktober 2026.

"Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas.

Ia juga memastikan penyesuaian itu tidak mencakup pengiriman melalui jalur lain ke negara tetangga. Keterbatasan koneksi pipa ekspor menjadi alasan pengurangan difokuskan pada Singapura.

"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," jawab Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas.

Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menghitung ulang alokasi ekspor gas. Langkah ini ditujukan untuk memperbesar pemanfaatan gas bagi industri pengolahan, khususnya sektor petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.

Menurut Bahlil, sekitar 30 persen produksi gas nasional masih diekspor, sedangkan 70 persen lainnya digunakan di dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan pembagian tersebut mendukung pengembangan industri nasional dan ketahanan energi.

"Ekspor (gas) kita kalau migas kan total produksi kita 100%, itu masih ada kurang lebih sekitar 30% yang kita ekspor. 70%-nya itu untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya adalah untuk produk bahan baku hilirisasi," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Evaluasi tersebut juga berkaitan dengan wacana pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor setelah masa berlakunya berakhir. Bahlil sebelumnya mengemukakan pertimbangan itu pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara, dengan alasan kebutuhan energi nasional harus diprioritaskan di tengah dinamika geopolitik.

"Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," tandas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Dalam kesempatan berbeda, Bahlil menekankan bahwa kebijakan energi pemerintah harus mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga ketahanan negara. Ia menyampaikan pandangan tersebut setelah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 21 Oktober 2026.

"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil juga menyebut kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan energi nasional. Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sebelum menentukan kelanjutan kerja sama ekspor.

"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," pungkas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Dukungan terhadap prioritas kebutuhan domestik juga disampaikan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai peninjauan kontrak ekspor dapat membantu mengatasi persoalan pasokan gas yang masih dihadapi sejumlah sektor industri.

Ma’ruf menegaskan bahwa kontrak yang masih berlaku harus dihormati, sedangkan keputusan mengenai perpanjangan dapat mempertimbangkan kebutuhan nasional setelah kontrak berakhir.

"Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional. Bagi HKI, prinsipnya jelas, kebutuhan domestik harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum kontrak ekspor diperpanjang," ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI Indonesia.

Data Kementerian ESDM hingga semester I-2026 menunjukkan 74,55 persen gas bumi Indonesia digunakan di dalam negeri dan 25,39 persen dialokasikan untuk ekspor. Pemanfaatan domestik mencapai 3.972,26 BBTUD, sedangkan ekspor tercatat 1.352,9 BBTUD, terdiri atas gas alam cair sebesar 998,77 BBTUD dan gas pipa sebesar 354,13 BBTUD.

Industri menggunakan sekitar 1.263,20 BBTUD atau 23,72 persen dari total pemanfaatan gas nasional. Menurut HKI, kepastian volume, tekanan, dan kontinuitas pasokan sama pentingnya dengan harga, terutama bagi industri yang membutuhkan proses produksi berkelanjutan.

Di Jawa bagian barat, realisasi pasokan melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu dilaporkan baru mencapai 88–90 persen dari alokasi pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah industri pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi.

Sektor keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman termasuk industri yang berisiko mengalami penurunan produksi dan kenaikan biaya operasional ketika pasokan terganggu.

Ma’ruf menilai pengalihan pemanfaatan gas ke industri nasional perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan energi. Ia menekankan bahwa prioritas domestik dapat memperkuat nilai tambah sumber daya alam melalui kegiatan industri.

"Jangan sampai gas Indonesia ikut memperkuat daya saing industri negara lain, sementara industri Indonesia sendiri harus berjuang mendapatkan pasokan energi. Kalau pilihannya adalah memperkuat industri negara lain atau memperkuat industri nasional, maka posisi HKI jelas, industri Indonesia harus didahulukan," ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI Indonesia.

HKI turut mendorong pemerintah menerapkan prinsip prioritas industri domestik dalam mengevaluasi kontrak ekspor yang akan berakhir. Organisasi tersebut juga mengusulkan penyusunan neraca gas jangka panjang yang memperhitungkan produksi nasional, kontrak ekspor, kebutuhan industri, pembangkit listrik, pupuk, serta proyeksi permintaan dari investasi baru di kawasan industri.

Sebelumnya, pada 22 Oktober 2026, Bahlil menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Ia menyampaikan bahwa persoalan antarnegeri sebaiknya diselesaikan melalui pembicaraan dan prinsip saling menghormati.

"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Dalam penjelasannya, Bahlil menyinggung pentingnya penyelesaian persoalan melalui komunikasi antarpemerintah. Ia menilai hubungan kerja sama perlu dijalankan dengan penghormatan timbal balik, termasuk ketika muncul perbedaan kepentingan.

"Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.